JAKARTA, Jowonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat keterangan sakit Miryam Haryani tersangka memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (KTP-e) atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Kami dapat surat dari kuasa hukum mengatakan bahwa Miryam S Haryani sakit dan kemudian meminta penjadwalan ulang tanggal 26 April. Setelah kami cek surat keterangan istirahat dari dokter adalah tanggal 18 dan 19 April,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Selasa (18/4).

Menurut Febri, KPK akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait tindakan penyidikan yang diambil untuk Miryam S Haryani setelah dua kali tidak menghadiri pemeriksaan di KPK.

“Pada prinsipnya kami sudah berikan kesempatan dua kali untuk datang. Kami akan masih tunggu sampai dengan pukul 17.00 WIB sore ini. Nanti kami akan pertimbangkan lebih lanjut tindakan penyidikan yang akan dilakukan karena kami sudah panggil pertama pada 13 April tidak datang dengan alasan ada kegiatan lain, panggilan kedua pada hari ini juga dikatakan sakit,” tuturnya.

Soal Miryam yang meminta penjadwalan ulang pemeriksaan pada Rabu (26/4) mendatang, Febri menyatakan bahwa itu tergantung dari penyidik KPK.

“Tentu saja penyidik memiliki jadwal sendiri dan punya strategi-strategi juga yang sudah diatur dalam proses penyidikan ini,” ucap Febri.

Sementara Aga Khan, Pengacara Miryam S Haryani membenarkan bahwa kliennya itu meminta penundaan pemeriksaan dikarenakan sakit.

“Penundaan pemeriksaan karena baliau sakit. Menurut surat keterangan dokter harus istirahat dua hari jadi kami juga berkoordinasi dengan penyidik agar diberikan pengulangan pemeriksaan kembali tetapi penyidik belum bisa memastikan diterima atau tidaknya,” kata Aga di gedung KPK, Jakarta.

Miryam S Haryani disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Dalam persidangan pada Kamis (23/3) di Pengadilan Tipikor Jakarta diketahui Miryam S Haryani mengaku diancam saat diperiksa penyidik terkait proyek kasus KTP Elektronik (KTP-E).

“BAP isinya tidak benar semua karena saya diancam sama penyidik tiga orang, diancam pakai kata-kata. Jadi waktu itu dipanggil tiga orang penyidik,” jawab Miryam sambil menangis.

Terkait hal itu, Miryam dalam persidangan juga menyatakan akan mencabut BAP atas pemeriksaan dirinya.

Dalam dakwaan disebut bahwa Miryam S Haryani menerima uang 23 ribu dolar AS terkait proyek sebesar Rp 5,95 triliun tersebut.(jwn4/ant)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY