SEMARANG, Jowonews.com – Walaupun sempat diskors dua kali karena kehadiran anggota DPRD tidak kuorum, rapat paripurna dengan agenda penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jateng Akhir Tahun Anggaran 2016 tetap berlanjut. Bahkan panitia khusus (pansus) DPRD memberikan 36 rekomendasi kepada gubernur.

Rapat paripurna dengan tiga agenda dipimpin Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi, di Ruang Paripurna DPRD Jawa Tengah, Senin (17/4), banjir interupsi. Beberapa meminta agar rapat diskors dan ditunda karena hanya dihadiri 41 anggota dewan atau tidak kuorum, namun tidak sedikit pula yang interupsi supaya rapat dengan agenda penetapan LKPj tetap berlanjut.

Sedangkan dua agenda lain yakni rapat paripurna tingkat dua membahas tentang pengesahan Raperda Sistem Perencanaan dan Pembangunan Penganggaran Terpadu, serta paripurna untuk persetujuan Reperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ditunda karena menyangkut pengesahan perda dan wajib dihadiri secara fisik setengah plus satu atau minimal 51 anggota DPRD Jateng.

“Terkait pentingnya penetapan LKPj, maka pengambilan keputusan sesuai peraturan yang berlaku disebutkan dihadiri bukan ditandatangani, sehingga ketentuan itu mohon menjadi perhatian apakah rapat bisa lanjut atau sebaiknya ditunda,” ujar salah seorang anggota DPRD Riyono.

Menyikapi interupsi dari beberapa anggota dewan, Ahmadi menjelaskan berdasarkan laporan sekretariat dewan, anggota DPRD yang hadir secara fisik pada rapat ini ada 41 orang. Sementara yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 55 orang dari 100 anggota DPDR. Sesuai Peraturan DPRD Jateng Pasal 117 Ayat 1 Huruf C tentang Tata Tertib, rapat ini tidak kuorum.

“Tadi kita sudah skors dua kali masing-masing lima menit untuk menunggu dan menghubungi anggota yang lain supaya hadir di sini, namun tidak ada yang hadir lagi. Maka saya serahkan kepada bapak dan ibu di sini, apakah rapat bisa lanjut atau ditunda karena tidak kuorum,” terang politisi PKS itu.

Sebagian anggota dewan yang hadir sepakat melanjutkan penetapan LKPj dengan pertimbangan batas akhir penetapan yang terhitung mepet, yakni Kamis (20/4) atau terhitung 30 hari sejak penyampaian LKPj oleh gubernur pada 20 Maret 2017. Selain itu agenda pertama paripurna sifatnya bukan pengesahan raperda seperti dua agenda setelahnya yang akan ditunda maksimal tiga hari ke depan.

Sementara itu, laporan pembahasan pansus DPRD terhadap LKPj Gubernur Jateng Akhir Tahun Anggaran 2016 yang dibacakan Sriyanto Saputro menyebutkan, LKPj gubernur merupakan cermin atas kinerja pemerintah daerah yang telah direncanakan dalam RKPD 2016. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung infrastruktur yang semakin mantap.

“Oleh karenanya kesejahteraan dan perekonomian merupakan indikator utama untuk menilai kinerja gubernur. DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja pemprov dakam capaian indikator mikro, juga atas sejumlah penghargaan yang diterima oleh Pemprov Jateng dari penerintah pusat,” jelasnya.

Namun demikian, lanjut Sriyanto, capaian indikator mikro di setiap urusan pemerintah daerah belum mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi secara signifikan. Beragam program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan dinilai belum dapat mencapai tujuan utama RKPD.

Meski mengalami penurunan tetapi  belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Fakta lainnya adalah kegagalan dalam menungkatkan kesejahteraan petani. Padahal pertanian masih menjadi sektor terbesar yang menghidupi warga Jateng. Selain itu pertumbuhan ekonomi secara makro mengalami penurunan dibanding tahun 2015.

Tidak kalah penting menyangkut  tingkat pengangguran terbuka (TPT), peningkatan bidang pendidikan, termasuk pengembangan SMK Negeri Jateng sebagai model boarding school pertama di Indonesia sekaligus terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan keberpihakan terhadap siswa dari keluarga miskin.

Selain itu juga urusan kesehatan menyangkut keluhan dari masyarakat terhadap kapasitas dan pelayanan ruang kelas III, sektor pariwisata, serta bidang energi. Termasuk belum teralisasinya jalur pipa gas Cirebon-Semarang yang menjadikan Jateng semakin tertinggal dari Jabar dan Jatim.

“Mencermati LKPj Gubernur Jateng Akhir Tahun Anggaran 2016, dinamika hukum, pemerintahan, sosial, dan ekonomi yang berkembang di Jateng, maka DPRD memberikan 36 rekomendasi kepada gubernur. Dokumen rekomendasi pansus terhadap LKPj ini segera disahkan menjadi keputusan DPRD Jateng,” pungkasnya. (Adv/JWN3)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY