DEMAK, Jowonews.com – Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi berharap Pilkada Jateng yang akan diselenggarakan tahun 2018 nanti bisa berjalan dengan baik dan tidak muncul isu SARA. Jangan sampai adanya fitnah, ujaran kebencian, ancam mengancam, dan juga money politik seperti halnya yang terjadi di dalam Pilkada DKI Jakarta.

“Kalau ada yang menggunakan isu SARA, maka banwaslu harus menindak tegas. Karena kalau dibiarkan akan menjadi sumber perpecahan. Ora sido dipilih apike malah dadi molo. Padahal kita memilih kepala daerah adalah untuk keberkahan kita bersama 5 tahun mendatang,” ujar Rukma dalam acara Wedangan di Studio TVRI Jawa Tengah, Rabu (17/05/2017).

Dia menambahkan, masyarakat perlu diberikan edukasi, bahwa pemilu ini adalah untuk kepentingan masyarakat jawa tengah untuk 5 tahun ke depan. Dimana sangat menyangkut kehidupan bersama. Peran serta masyarakat juga harus ikut serta secara aktif dan juga menjaga pilkada yang bermartabat.

“Karena kehidupan dan nasib kita nanti, mau tidak mau, suka tidak suka sangat terpengaruh oleh siapa yang jadi kepala daerah,” tandas politikus PDI Perjuangan itu.

Sementara, Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menyampaikan masyarakat Jateng punya modal sosial yang luar biasa. “Hal ini tidak boleh dirusak oleh kondisi apapun dan aktivitas apapun termasuk didalamnya pilkada. Karena membangun modal sosial itu tidak mudah. Semisal gotong royong, norma, dan sopan santun,”ujarnya.

Oleh karena itu KPU membentuk Rumah Pintar Pemilu di seluruh kabupaten kota. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai politik dan pemilu.

“Mengenai tahapan pemilu, November 2017 akan dilakukan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu, kemudian bulan Desember 2017 akan dilakukan verifikasi bagi calon perseorangan, Januari 2018 pendaftaran bakal calon, Awal Februari 2018 adalah penetapan bakal calon, dan mulai bulan Maret 2018 adalah kampanye,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bawaslu Jateng Yohana menyampaikan di Jateng akan ada pilkada Provinsi, dan tujuh pilkada kabupaten kota. Persiapan untuk pilkada provinsi sudah mulai berjalan, sedangkan untuk kabupaten kota baru Kabupaten Magelang yang sudah berjalan, sedangkan yang lain masih terjadi tarik ulur mengenai anggaran dan sebagainya.

“Dalam pelaksanaanya, Bawaslu akan mengawasi tahapan teknis pelaksanaan pemilu, penyelenggara pemilu,dan juga aparatur. Siapapun tidak ada yang kebal aturan, kalau dari kami ada yang melanggar juga siap dipecat dan dipidanakan. Jadi kita saling mengawasi satu sama lain. Kami pernah memenjarakan bupati, pak guru dan bu guru, camat, dan bahkan sekda kabupaten,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Jateng Sri Puryono mengimbau kepada masyarakat untuk menyambut agenda rutin lima tahunan ini dengan damai. Jangan sampai merusak hubungan dengan tetangga jadi tidak rukun. Gotong royong bersama sama membuktikan bahwa Jateng adalah  bentengnya pancasila.

“Saya selaku PNS, juga mengimbau kepada seluruh PNS di Jateng harus netral profesional. Kalau sampeyan tidak netral dan profesional ya silahkan ditanggung sendiri. Sudah banyak kasus di beberapa kabupaten yang sudah diproses hokum. Supaya PNS tidak main main,” tegas Kepala Desk Pilkada Jateng itu.

Pengamat Politik Yuwanto mengungkapkan bahwa pemilu biayanya mahal, maka hasilnya harus sepadan atau melampaui biaya yang dikeluarkan. Pesta demokrasi, tidak hanya panitia tapi yang peserta itu harus berperilaku demokratis. Sehingga nantinya rakyat bisa mendapatkan pemimpin yang punya kompetensi dan integritas sebagai pemimpin.

“Yang harapannya nanti kembali kepada rakyat sehingga rakyat itu bisa sejahtera atas kepemimpinan yang demokratis dan bermartabat tadi,” pungkasnya. (Adv/JWN7/JWN3)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY