SEMARANG, Jowonews.com – Pelemahan ekonomi secara nasional yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di Jateng. Mengantisipasi pengangguran yang tak terkendali, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng harus memfasilitasi penyaluran pekerjaan dan pelatihan.
Anggota Komisi E DPRD Jateng Sri Marnyuni mengatakan, PHK terhadap karyawan oleh perusahaan memang tak bisa diindahkan. Dalam mempertahankan keberlangsungan perusahaan, memerlukan efisiensi tenaga kerja, utamanya pada perusahaan yang menggantung pada bahan baku impor. Jika memang sudah kadung terjadi PHK, Pemprov dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus memfasilitasi mereka yang di-PHK.
“Untuk mengantisipasi jumlah PHK yang tidak sedikit, Disnaker harus punya upaya. Gerakkanlah berbagai pelatihan, untuk membuat para pekerja yang di-PHK bisa memiliki ketrampilan lebih. Kalau bisa, salurkan di mana ada lowongan kerja, bantu untuk memasukkannya,” ungkap Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Kamis (27/8).
Tak hanya itu, Sri juga mendesak Pemerintah Pusat segera membentuk forum yang membahas masalah krisis di Indonesia. Jika perusahaan memecat karyawannya lebih dari 50 persen di Indonseia, maka bencana pengangguran nasional akan membahayakan keberlangsungan ekonomi negara.
“Untuk Pemprov Jateng, yang bisa dilaksanakan Dinas Sosial juga ikut bergerak. Buatlah program yang bisa menangkap para buruh PHK itu menjadi lebih bermanfaat, misal dialihkan pada UMKM dan dialihkan ke pasar,” tutupnya.
Kepala Disnakertransduk Jateng Wika Bintang mengatakan, hingga Agustus 2015 sudah ada 1.305 pekerja yang di-PHK. Mereka berasal dari 23 perusahaan di 11 kabupaten/kota di Jateng. Sektor yang mendominasi PHK yakni pada industri garmen, tekstil, dan plastik. Persebarannya sendiri berada di titik Pantura, dan Solo raya.
“Kami mengimbau agar perusahaan semaksimal mungkin tidak melakukan PHK. Kesulitan yang mendesak bisa dikonsultasikan pada kami. Kami berharap tidak ada PHK, mari kita berdiskusi, apa yang memang bisa dilakukan bersama,” ungkap Wika saat ditemui di kantor Disnakertransduk Jateng Jalan Pahlawan.
Pihak Disnakertransduk, lanutnya, siap memberikan pelatihan tenaga kerja jika ingin beralih kompetensi. Namun, jika memang berasal dari industri garmen dan tekstil, pihaknya melihat banyak peluang kerja yang bisa dimasukkan di kawasan industri Boyolali yang masih membutuhkan 1.000 karyawan. “Silahkan mendaftar di BLK (Balai Latihan Kerja) masing-masing daerah untuk peningkatan ketrampilan,” tegas Wika.
Jika PHK menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh, lanjut Wika, maka perusahaan bisa melakukan konsultasi di Unit Pelaksana Tugas (UPT) Disnaker untuk meminimalisir konflik.
Hingga 2015, kata Wika, angka pengangguran Jateng mencapai 920.000 jiwa. Wika menyarankan warga yang terkena PHK untuk segera mendaftarkan diri mengikuti pelatihan hingga mandiri. “Atau silahkan datang ke kami, dan akan kami salurkan,” tandasnya. (JN01)
