Semarang, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) sedang mempersiapkan pembentukan perusda baru. Perusda baru itu nantinya akan menangani persoalan pangan.Sehingga kedepan Jateng akan mampu mencukupi kebutuhan pangan secara nasional.
Rencana pendirian perusda pangan itu diungkapkan langsung Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo. “Kita akan segera mendirikan perusda pangan. Ini merupakan perusda pangan satu-satunya yang ada di Indonesia. Diharapkan kedepan bisa menyelesaikan persoalan pangan yang selama ini kita alami,”ungkapnya, Sabtu (18/10) kemarin.
Menurutnya, rencana pendirian perusda sekarang ini masih terus dalam pengkajian dan pendalaman. Apakah pemprov benar-benar akan membentuk perusda pangan yang baru atau memaksimalkan perusda yang sudah ada untuk konsen pada masalah pangan.
“Sekarang ini sedang dilakukan restrukturisasi dan refitalisasi. Hasil dari restrukturisasi dan refitalisasi itu nanti bisa dibentuk holding, akuisisi atau pembentukan perusda baru,”katanya.
“Jadi kita tidak hanya merencanakan satu jalan, tapi juga dipikirkan alternatifnya. Sebab kalau harus buat perusahaan baru, tentu harus membuat perda baru jua. Ini kan terlalu lama,”tambahnya.
Kalau memakai perusda lama yang sudah ada juga tidak masalah. Karena banyak juga perusda yang berkait dengan bidang pertanian dan produk pertanian. Diantaranya adalah. PT Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT).
Lebih lanjut disampaikan lurahnya Jateng ini, sebagai langkah awal pemprov sudah melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan kementrian pertanian, pekan kemarin.
Dimana Jateng diminta menyediakan 100 hektar lahan pertanian dalam satu hamparan, yang akan dimordenisasi pengelolaannya. Nantinya pengelolaan sampai dengan pemasaran hasil pertanian akan dikerjasamakan dengan perusda pangan milik pemprov.
Sehingga nanti juga tidak akan ada lagi persoalan pupuk, sampai dengan persoalan pemasarannya dan rendahnya hasil produk pertanian.
“Kita diberi alokasi untuk menyediakan 100 hektar tanah pertanian. Jumlah itu terlalu kecil, sehingga kita minta tidak hanya 100 hektar, tapi 500 hektar. Jumlah itu sudah disetujui pemerintah pusat,”ungkapnya.
Dipaparkannya, 500 hektar lahan milik petani yang akan dimordenisasi pengelolaannya itu paling tidak akan tersebar di lima kabupaten dan menangani berbagai jenis pertanian.
Diantaranya Sukoharjo untuk tanaman padi dan Grobogan untuk kedelai.
“Kalau kita bisa mencukupi satu item saja kebutuhan soal pangan nasional, itu sudah sangat luar biasa,”paparnya.(AS-JN01)
