KENDAL, Jowonews.com—Tingkat kemiskinan di Kendal masih tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, kemiskinan di Kendal menempati urutan nomor 14 besar dari 35 kabupaten/kota di Jateng.
Demikian disampaikan Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko disela Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( TKPK ) di ruang Operation Room Setda Kendal. Dari data BPS, Kendal masih tertinggal jauh kabupaten tetangga seperti Kabupaten Batang, Kabupaten Semarang dan Temanggung.
“Tingkat kemiskinan Kendal berdasarkan data BPS masih mencapai 12,68 persen penduduk Kendal yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Sehingga perlu penanganan yang seksama dari pemerintah daerah,” ujar Wagub.
Dikatakannya, jika Kendal berada di garis kuning tingkat kemiskinan bersama 9 kabupaten lain di Jateng. Yakni Surakarta (11,24 %), Batang (11,96 %), Temanggung (11,42 %) dan Pati (12,94 %). Selain itu Boyolali (13,27 %), kabupaten pekalongan (13,51 %), Karanganyar (13,58 %), Kabupaten Magelang (13,96 %) dan Wonogiri (14,01 %).
Itu artinya, jika penduduk Kendal ada sebanyak 969.627 jiwa, maka sedikitnya ada 126 ribu jiwa penduduk Kendal yang hidup dibawah garis kemiskinan. Yakni warga miskin yang harus kesulitan dalam hal ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang semestinya diperihatikan pemerintah.
Makanya, lanjut Heru, penanggulangan kemiskinan harus dijalankan dengan sepenuh hati dan tidak boleh hanya setengah-setengah. Terpenting harus eksklusif sehingga keluarga miskin benar-benar mendapatkan perhatian yang semestinya dari pemerintah.
“Pemerintah setempat paling tidak harus memiliki data kemiskinan. Sehingga bisa memetakan daerah mana saja yang paling tinggi angka kemiskinannya, sehingga pemerintah memiliki rencana tepat untuk mengentaskan warga miskin sesuai dengan potensi yang ada didaerah setempat,” tambahnya.
Strategi penanggulangan kemiskinan menurutnya harus diganti dengan yang baru. Yakni harus ada sinkronisasi antara provinsi dengan kabupaten/kota harus selaras, khususnya dalam persentase penanganan dan penanggulangan kemiskinan bisa optimal.
Selain itu untuk mengetahui keberhasilan dan efektifitas penanganan dan penannggulangan harus ada evaluasi langsung ke lapangan. Yakni untuk melihat sejauh mana bantuan yang disalurkan sudah sampai kepada yang berhak.
“Selain itu untuk melihat, apakah semua keluarga yang dikategorikan miskin benar-benar masuk dalam data base. Sebab data laporan dan yang terjadi dilapangan terkadang berbeda. Jadi perlu digaris bawahi dalam penanganan kemiskinan adalah realita dilapangan,” tambahnya.
Sementara Penjabat Bupati Kendal, Kunto Nugroho mengatakan akan bekerja maksimal dengan sisa waktu yang ada sampai nanti ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari Pilkada Kendal 2015 ini. “Kami sudah memulainya dengan menjalin komunikasi intensif dengan seluruh SKPD. Baik tatap muka maupun komunikasi melalui media sosial pesan singkat. Semoga hasilnya bisa segera dirasakan masyarakat,” akunya. (JN01/JN03)
