KENDAL, Jowonews.com—Kabar perihal adanya oknum yang menjadi makelar jabatan (marjab) yang mengaku orang suruhan bupati terpilih, Mirna Annisa ternyata bukan isapan jempol. Beberapa PNS yang mendapatkan tawaran jabatan menggiurkan dengan syarat menyetorkan sejumlah uang.
Salah satunya dialami oleh, SB yang mengaku jika istrinya yang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kendal. SB menceritakan jika awalnya ia bersama istrinya yang didatangi oleh tiga orang yang mengaku orang suruhan dari keluarga Mirna.
“Kedatangan mereka, menawari istri saya untuk bisa membantu di pemerintahan Bupati Mirna saat dilantik nantinya di Posisi Kepala Dinas Dispendukcapil. Saat itu istri mengatakan siap jika memang dibutuhkan demikian,” ujar SB yang berstatus sebagai Polri.
Orang-orang tersebut, lanjut SB, hampir setiap hari datang ke rumah untuk membicarakan rumusan kedepan pemerintahan Mirna. Yakni hal-hal yang perlu diperbaiki kedepannya agar pelayanan masyarakat ada perubahan lebih baik yang bisa dirasakan masyarakat.
“Sampai pada puncak, mereka meminta sejumlah uang kepada kami. Katanya agar prosesnya cepat, maka istrinya saya akan dipertemukan langsung kepada Mirna dan keluarganya di Pendopo Surokonto, yakni rumah Mirna,” tandasnya.
Mengetahui adanya permintaan uang, SB merasa sudah tidak simpatik terhadap tiga orang tersebut. “Lalu saya katakan, jika pakai uang tidak usahlah. Istri juga demikian, jika saya dipakai ya Alhamdulillah, jika tidak ya saya tetap sebagai PNS di Kendal,” tambahnya.
SB meminta agar Mirna maupun tim suksesnya segera bergerak untuk mengklarifikasi maraknya calo atau marjab di kalangan PNS di Kendal. Sebab jika tidak, maka akan memperkeruh suasana di pemerintahan dan memperburuk citra Mirna maupun tim suksesnya.
Menanggapi hal tersebut, Mirna mengaku jika dirinya maupun keluarga tidak pernah mengirim orang suruhan untuk menjadi makelar jabatan. Politisi Partai Gerindra ini bahkan mengancam akan memidanakan jika ada oknum yang mengaku menjadi makelar jabatan.
“Tidak adalah jual-beli, ataupun marjab dalam kepemimpinan saya di 2016 ini sampai akhir kepemimpinan saya. Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan, saya menang karena rakyat, jadi saya harus berbuat yang terbaik untuk rakyat,” timpalnya.
Bupati yang diusung Partai Gerindra, PKS, PAN dan Partai Hanura ini juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Polres Kendal dalam mengantisipasi adanya oknum yang mengaku dapat menjual-belikan jabatan.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolres untuk mengantisipasi hal ini. Jadi, jika masih ada oknum apalagi yang mengaku tim sukses dan orang suruhan saya ataupun keluarga, tangkap saja. Laporkan ke Polisi biar ditindak,” lanjutnya.
Mirna menambahkan tahap awal yang akan dilakukannya yakni pembenahan internal pemerintahannya nantinya. Dia menginginkan orang-orang yang bekerja untuk dirinya adalah memiliki loyalitas, integritas, jujur dan kreatif. Sehingga benar-benar bisa bekerja secara profesional untuk Kendal bukan untuk pimpinan.
Hal senada dikatakan Ketua DPC Partai Gerindra Kendal, Miftareza Noto Prayitno. Ia menambahkan para PNS di Kendal harus bisa keluar dari rezim orde lama soal jabatan. “Sebab sekarang ini sudah tidak zamannya jual beli jabatan, rakyat jangan terus-terusan dibodohi,” tambahnya. (JN01/JN03)
