SEMARANG, Jowonews.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Tengah pada 2016 difokuskan untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui penanganan terpadu. Selain itu, infrastruktur juga masih menjadi prioritas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sri Puryono mengatakan, angka kemiskinan di wilayah ini masih tinggi yakni sekitar 13%, di atas angka kemiskinan nasional yang berkisar 10%. Padahal pemprov menargetkan dalam RPJMD, angka kemiskinan di 2018 berkisar 8%. “Praktiknya, turun satu persen saja itu susah sekali,” tuturnya, Selasa (19/1).
Karena itu, tahun ini pemprov akan benar-benar fokus dengan validasi data kemiskinan yang betul dan program yang langsung menyentuh masyarakat. Menurutnya, tahun ini sudah ada kesepakatan data kemiskinan yang akan digunakan untuk acuan adalah hasil verifikasi tiga lembaga yakni BPS, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Dinaskertransduk), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Untuk program, nantinya akan dilaksanakan program yang benar-benar bisa mengangkat masyarakat miskin dan mengurangi kemiskinan, misal memberi stimulus pada usaha kecil menengah, fasilitasi pembangunan rumah layak huni dengan menaikkan targetnya,” terangnya.
Selain itu, pemprov memiliki tim Koordninasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko. Tugas TKPKD mengoordinasikan bagaimana upaya mengurangi kemiskinan dengan tepat, dan harus tersambung dengan kabupaten/kota, karena yang punya rakyat adalah pemerintah kabupaten/kota. “Targetnya di 2016 angka kemiskinan turun 2% jadi 11%,” imbuhnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng merilis, pada September 2015 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 71,26 ribu orang bila dibandingkan Maret 2015, yaitu dari 4,55 juta orang pada bulan Maret menjadi 4,506 juta orang. Penurunan angka penduduk miskin ini terjadi serempak, baik di wilayah perkotaan hingga pedesaan.
Selama periode Maret hingga September 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 47,62 ribu orang, yaitu dari 1.837,19 ribu orang pada Maret menjadi 1.789,57 ribu orang pada September. Begitu halnya dengan pedesaan, dari 2.739,85 ribu orang pada bulan Maret menjadi 2.716,21 ribu orang di bulan September.
Penurunan angka kemiskinan di desa, erat kaitannya dengan infrastruktur di provinsi ini yang sudah mulai membaik dan terus dikebut pembangunannya. Kondisi infrastruktur yang membaik sangat mendukung perekonomian, sehingga mengurangi angka kemiskinan. (JN01/JN03)
