KUDUS, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengklaim sistem pemantauan kinerja secara elektronik atau elektronic performance memudahkan pemkab menilai kinerja pegawai negeri sipil (PNS).
“Setiap tahunnya, PNS memang mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP), namun sistemnya tahun ini berubah karena mulai menerapkan e-performance,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kudus Joko Triyono di Kudus, Jumat (22/1).
Pada tahun lalu, kata dia, ditekankan pada bobot kerja, sedangkan saat lebih ditekankan pada tiga hal. Di antaranya, bobot kerja sebanyak 45 persen, beban kerja 45 persen dan prestasi kerja sebanyak 10 persen.
Menurut dia, pemberian TPP dengan sistem e-performance akan banyak manfaatnya. Terkait kemungkinan adanya PNS melakukan rekayasa atau mengarang kerjanya, kata dia, bisa diminimaliskan karena ada pimpinan di atasnya yang memberikan persetujuan atas kinerja harian anak buahnya.
“Jika hanya mengarang, pimpinan bisa mengambil tindakan tidak mengunggahnya, sehingga PNS terkait tidak mendapatkan poin,” ujarnya.
Dengan sistem baru tersebut, dia meyakini bisa memantau kinerja semua PNS. Aksi curang pegawai yang hanya pergi dan pulang absen sidik jari namun tidak bekerja atau justru tidak di kantor, diklaim juga bisa
diketahui.
Berdasarkan pemantauan di beberapa kantor, ternyata ada pegawai yang kesulitan dengan kebijakan baru tersebut karena harus membiasakan diri dengan teknologi informasi.
Apalagi, masih ada pegawai yang belum familiar dengan teknologi internet sehingga harus meminta bantuan pegawai lain yang sudah terbiasa dengan teknologi modern tersebut.
Beberapa pegawai justru ada yang bercanda untuk berlomba-lomba mengarang laporan kinerja.
Meskipun mendapatkan tawaran tambahan gaji, ternyata ada pula pegawai yang enggan mengisi dengan alasan karena ada pula pegawai yang jarang masuk kerja, namun absennya selalu penuh.
Bahkan, saat ini muncul anggapan bahwa kerja yang dilakukan hanya untuk mencari poin, setiap apa yang dilakukan dicatat dan akan diunggah setelah mendapatkan persetujuan pimpinan. (JN04/JN03)
