SEMARANG, Jowonews.com – DPRD meminta agar Pemprov memberikan sanksi tegas bagi desa-desa yang belum merampungkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan keuangan dari Pemprov. SPJ ini sangat penting, karena bisa melihat secara rinci seberapa tingkat serapan bantuan dan peruntukannya untuk apa saja. Sampai saat ini dewan menemukan SPJ di desa-desa masih belum rampung dan baru sekitar 40-60 persen.
Sekertaris Komisi A DPRD Jawa Tengah, Ali Mansur HD mengaku sudah melakukan pemantaun langsung di sejumlah desa di Jawa Tengah. Di Blora misalnya, pembuatan SPJ baru 40 persen. Padahal saat ini sudah memasuki tahun baru dan bantuan sudah habis. “Blora sudah komitmen, jika SPJ belum jadi bantuan lainnya bisa ditahan. Desa juga harus sadar administrasi, karena ini uang rakyat,” katanya, Selasa (26/1).
Di Blora bantuan keuangan untuk desa dari Pemprov Jateng cukup variatif. Desa yang mendapatkan bantuan Rp 50 juta sebanyak 99 desa; 169 desa mendapatkan bantuan Rp 40 juta serta 3 desa mendapatkan bantuan Rp 100 desa sebagai desa berdikari. “Ini masih belum dengan adanya bantuan Alokasi Dana Desa yang dari pusat. Saya kira ini tidak sedikit, jadi pertanggungjawabannya harus jelas,” ujarnya.
Selain di Blora, Komisi A DPRD Jawa Tengah juga memantau di Sragen. Angka penyerapan bantuan keuangan 100 persen, tapi SPJ-nya masih 60 persen. Dan di sejumlah daerah lainnya pun dinilai sama dan belum semuanya merampungkan SPJ. “Pemprov harus tegas, jika SPJ belum rampung bantuan keuangan tahan. Karena khawatirnya nanti ada masalah hukum di belakang,” tambahnya.
Dewan mendesak Pemprov Jateng segera turun tangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Akhir Januari SPJ harus sudah bisa dirampung, karena bakal ada bantuan lain dari Alokasi Dana Desa. Dan setiap desa bisa mendapatkan Dana Desa dari Pusat sebesar Rp 570 – Rp 600 Juta dan dari Pemerintah Daerah sekitar 270-300 Juta.
“Pemprov harus berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan ini. SDM di daerah harus dibenahi agar semua bisa tertib administrasi,” kata anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Amir Darmanto.
Bantuan baik dari Kabupaten/kota, Provinsi, maupun Pusat harus benar-benar bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat local. Untuk itulah harus ada pengawasan, agar penggunaanya bisa sesuai dengan peruntukannya. “Bantuan untuk desa tahun ini memang banyak, jadi harus ada pengawasan ketat. Agar alokasinya sesuai dengan peruntukan,” tambahnya. (JN01/JN03)
