KENDAL, Jowonews.com— Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono meminta agar Badan Musyarawah (Bamus) DPRD segera menjadwalkan Rapat Paripurna Istimimewa Pengesahan atau Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
Hal itu menyusul persyaratan yang mewajibkan adanya risalah pengesahan kepala daerah untuk bisa dilantik oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Prapto mengatakan, dirinya belum mengetahui pasti, kapan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih dilakukan. Sebab hingga kini DPRD Kendal masih belum mengirim persyaratan pelantikan yang telah disyaratkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Waktunya belum pasti, info terakhir yang kami terima akhir Februari nanti. Tapi masih belum jelas karena. Namun yang jelas, ini pilkada serentak, jadi kemungkinan pelantikannya juga akan dilakukan serentak bersama seluruh kepala daerah terpilih lainnya,” ujarnya, Jumat (29/1).
Dikatakannya, sebenarnya legislatif sudah mengirimkan berkas persyaratan pelantikan. Namun kemudian muncul surat edaran (SE) Kemendagri yang mewajibkan adanya risalah rapat paripurna istimewa pengesahan bupati dan wakil bupati terpilih.
Sehingga mengharuskan DPRD Kendal harus menggelar rapat paripurna istimewa penetapan bupati dan wakil bupati terpilih. Saat ini, pihaknya baru meminta agar badan musyawarah menjadwalkan rapat tersebut.
“Kami minta secepatnya, sehingga pelantikan kepala daerah bisa segera dilaksanakan,” tandasnya.
Risalah paripurna istimewa nantinya akan dikirim bersama berkas persyaratan lainnya ke Pemprov Jateng untuk diusulkan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Pelantikan tentunya menunggua setelah turunnya surat pengangkatan turun, dan itupun (pelantikan) pasti dilaksanakan secara serentak,” tandasnya.
Hal senada juga dikatakan Sekda Kendal, Bambang Dwiyono. Ia juga belum mengetahui pasti kapan waktu pelantikan. Apakah akan dilaksanakan di Semarang atau di Istana Negara serentak bersama kepala daerah lainnya.
“Kabar terakhir katanya 16 atau 25 Februari, tapi belum pasti juga. Karena pelantikan kemungkinan dilaksnakan secara serentak seluruh Indonesia sehingga masih harus menunggu surat dari Kemendagri,” kata Bambang.
Menanggapi hal tersebut, Bupati terpilih, Mirna Annisa mengaku santai terhadap pelantikan. Terpenting bagi dirinya pilkada telah usai dan bisa berlangsung dengan damai tanpa ada perselesihian. “Santai, kami ngikut saja kapan mau dilantikanya,” tandasnya.
Justu yang ia waspadai saat ini adalah munculnya oknum makelar jabatan yang mengaku-aku orang suruhannya ataupun keluarga besarnya. Namun pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian agar menangkap siapa saja oknum yang menjadi makelar jabatan tersebut. (JN01/JN03)
