JAKARTA, Jowonews.com – Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebutkan, perilaku politik uang merupakan penyakit utama dalam masa Pemilu dan Pilkada, sehingga perlu diberi efek jera bagi pelakunya.
“Politik uang ini penyakit utama di Pilkada dan Pemilu,” ujar Refly ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu.
Refly menyebutkan bahwa sebagian besar gugatan perkara sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pelanggaran politik uang.
“Hampir semua gugatan di MK bicara soal politik uang, bentuknya macam-macam,” kata Refly.
Refly berpendapat bahwa Pemilu di Indonesia sulit terlepas dari politik uang, apalagi dengan adanya ketentuan Pasal 158 UU Pilkada yang mengatur ambang batas selisih suara pihak pemohon dengan pihak terkait atau pihak yang mendapatkan suara terbanyak.
Menurut dia, orang tidak lagi takut melakukan politik uang untuk membeli suara, karena lewat dari ambang batas dua persen maka perkara pemenang Pilkada dianggap lolos karena perkaranya tidak lagi dilanjutkan di MK.
“Maka saya setuju untuk pemilu dan pilkada ini, kita harus berikan efek jera yang luar biasa terhadap perilaku money politik,” kata Refly.
Menurut Refly sanksi pidana tidak lagi relevan dan cukup mampu untuk membuat jera para pelaku politik uang, sehingga diperlukan sanksi yang lebih berat untuk para pelaku politik uang, sehingga diperlukan sanksi administratif.
Artinya, pelaku politik uang dalam Pemilu atau Pilkada akan mendapatkan sanksi administratif berupa pembatalan sebagai calon, serta pembatalan sebagai pemenang bila mereka dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilu atau Pilkada.
Refly kemudian menyayangkan undang-undang Pilkada yang dia katakan belum lengkap karena tidak mencakup sanksi pidana untuk politik uang di Pilkada.
“Belum lengkap, bahkan untuk politik uang ini bikin bingung orang, karena ada sanksi administratifnya tapi tidak ada sanksi pidananya,” pungkas Refly. (Jn16/ant)
