Sumber: www.cuti.my
Sumber: www.cuti.my

SEmarang, Jowonews – Rencana Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo mengajak ‘plesir’ wartawan yang dikemas orientasi jurnalistik ternyata tidak hanya ke Jerman. Pasalnya, gubernur direncanakan juga akan ngajak ‘plesir’ wartawan ke Malaysia.

Rencana itu diungkapkan Kabag Humas Pemprov Jateng, Agus Utomo saat dikonfirmasi terkait penggunaan anggaran setelah tidak jadi digunakan ke Jerman.

Menurutnya, anggaran yang disiapkan untuk rencana orientasi jurnalisti adalah Rp 630 juta. Anggaran itu selain untuk orientasi jurnalistik ke Jerman juga untuk orientasi ke Malaysia.

“Anggaran untuk rencana orientasi jurnalistik ke Jerman dan Malaysia Rp 630 juta,”ungkap Agus Utomo, Selasa (14/10).

Karena rencana ke Jerman dan Malaysia batal, disampaikan Agus Utomo, anggarannya tidak akan direalisasi. Sehingga akan kembali ke kas daerah sebagai silpa.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pempov Jateng akan mengajak ‘plesir’ 5 wartawan media cetak dan on line ke Jerman, pada awal Nopember 2014. Plesir yang dikemas dalam kegiatan orientasi jurnalistik itu menuai kecaman dari masyarakat luas, khususnya insan pers.

Pasalnya, selain dicurigai sebagai bentuk pembungkaman terhadap wartawan, kegiatan itu ternyata didanai dengan dana APBD Perubahan Jateng TA 2014. Sehingga wartawan yang diajak ‘plesir’ dipastikan tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun.

Kelima wartawan yang akan di’plesirkan’ berdasarkan surat yang dikirim oleh pemprov masing-masing adalah Anton Sudibyo (Suara Merdeka), Raka F Pujangga (Tribun Jateng), Ricky Fitriyanto (Radar Semarang), Rekotomo (LKBN Antara) dan Hendriyono Widhi (Kompas).

Semua kebutuhan akomodasi yang diperkirakan menghabiskan ratusan juta rupiah, akan ditanggung dana APBD Jateng. Untuk kegiatan itu, pemprov Jateng telah mengirim surat resmi ke media yang wartawannya akan diajak ke Jerman.

Reaksi keras dari berbagai kalangan terkait rencana pemprov mengajak ‘plesir’ 5 wartawan ke Jerman, pada awal Nopember mendatang direspon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Pasalnya, Ganjar dipastikan telah membatalkan rencana tersebut.

Kepastian itu disampaikan Ganjar saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Senin (13/10) kemarin.

“Tdk (tidak-red),”jawab Ganjar pendek.

Sementara itu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang menyambut baik kebijakan pemprov Jateng yang membatalkan rencana kunjungan wartawan ke Jerman.

“Kami mengapreasi. Dalam konteks kebijakan kunjungan wartawan ke Jerman, Gubernur Jateng mendengarkan suara publik, baik secara langsung maupun aspirasi di media, termasuk media sosial,”ungkap Ketua. AJI Semarang, Rofiuddin.

Ia menyatakan, ke depan keterlibatan publik dalam kebijakan pemerintah harus ditingkatkan. Sebab, pemerintahan yang baik harus mendapatkan kontrol dari publik.

“AJI akan terus menerus berusaha bersikap proporsional dalam menyikapi persoalan. Jika ada kebijakan baik dan untuk kepentingan publik ya mari kita dukung bersama-sama. Tapi jika ada kebijakan yang kurang tepat dan tidak berorientasi kepada kepentingan publik maka mari kita kritisi bersama-sama,”paparnya.

Lebih lanjut menurut Rofiuddin, persoalan kemudian sikap AJI Semarang itu ditafsiri secara subyektif oleh pihak tertentu. Tapi itu disilahkan saja.

“Ibaratnya kami hanya melukis secara independen. Setiap orang bisa bebas menafsirkan hasil lukisan itu,”katanya.

Disampaikannya, pemerintah juga harus memiliki prioritas kebijakan yang bermuara untuk kepentingan publik. Saat ini yang mendesak dilakukan untuk mendorong profesionalisme jurnalis dengan cara memperbaiki tata ketenagakerjaan jurnalis.

Sebab, masih banyak perusahaan media yang belum memberikan upah yang layak kepada jurnalis. “Bagaimana bisa profesional jika perutnya lapar,”ujarnya.

Bagaimana jurnalis bisa membuat produk berkualitas jika perusahaan mempresure wartawannya membuat banyak berita.

Pihaknya berpendapat wartawan yang sudah sejahtera juga tetap bisa berpotensi untuk tidak profesional. “Maka kesejahteraan dan peningkatan etika jurnalis harus terus diupayakan,”jelasnya.

Menurut Rofiuddin, AJI berpendapat niat Ganjar Pranowo mendorong profesionalisme jurnalis adalah hal yang baik. Tapi karena caranya salah maka harus dikritisi. AJI menegaskan tidak anti pemerintah tapi hanya melakukan pengawasan. AJI juga sangat setuju jika ada program peningkatan kapasitas jurnalis. Tapi melalui cara-cara yang tepat.

Misalnya yang melakukan pelatihan itu tidak pemerintah secara langsung tapi dikerjasamakan dengan Dewan Pers atau lembaga yang benar-benar kompeten.

Tapi, program itu harus mematuhi prinsip transparan, akuntabel dan output dan outcome yang jelas indikatornya. Tujuannya adalah demi menjaga independensi dan obyektifitas para jurnalis.

Menurut Rofiuddin, kebijakan kunjungan ke Jerman dianggap kurang tepat karena tidak efisien dan tidak efektif. Selain itu, situasi dan kondisi di Jerman dan di Jawa Tengah berbeda.

Rofiuddin berpendapat perusahaan media dan tokoh-tokoh jurnalis hebat di Indonesia yang bisa diserap ilmunya juga sangat banyak.(AS-JN01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here