PPPSemarang, Jowonews.com-Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP Jateng tidak akan menghadiri Muktamar kedua belah pihak yang berseteru. Pasalnya, sikap itu sesuai dengan isi keputusan Mahkamah Partai PPP.

Salah satu poin di dalamnya yakni DPW PPP Jateng tidak akan menghadiri Muktamar kedua belah pihak. Mahkamah Partai pun memberikan batas waktu paling lama hingga Sabtu (18/10) untuk keduanya rujuk. Jika tidak, kendali partai akan diambil oleh Majlis Syariah.

Wakil Ketua DPW PPP Jateng Istajib mengatakan sudah ada tanda-tanda islah dari kubu Ketua DPP PPP Suryadharma Ali (SDA). Tanda-tanda tersebut diketahuinya setelah melakukan komunikasi dengan DPP PPP bahwa SDA mau mematuhi apa yang menjadi ketetapan dari Mahkamah Partai.

“Kami baru saja selesai melakukan Rapimwil (Rapat Pimpinan Wilayah). Kita sepakat tidak akan mendatangi Muktamar baik dari kubu Emron Pangkapi, atau pun SDA. Kami hanya akan hadir pada Muktamar setelah keduanya islah (rujuk). Saya tidak bisa mengatakan apakah Muktamar yang diselenggarakan pecah itu adalah tidak sah atau tidak resmi, tapi kita taat pada ketetapan Mahkamah Partai dan fatwa Majlis Syariah,” jelas Istajib kepada wartawan, Selasa (14/10).

Mantan anggota Komisi B DPRD Jateng itu menambahkan, sikap patuh SDA diharapkan bisa diikuti oleh kubu Emron Pangkapi. Jika kedua belah pihak tak kunjung rujuk hingga waktu yang ditentukan, kepengurusa partai pun diambil alih oleh Majlis Syariah.

Masalah apakah setelah itu akan dilaksanakan Muktamar oleh Majlis Syariah, Istajib mengaku sudh pasti akan ada tindakan untuk penyelamatan partai berlambang Kabah itu.

“Saya yakin ketua Majlis Syariah yang sudah pulangg dari ibadah haji akan mebicarakan khusus soal ini. Mbah maimun sudah hadir, jadi akan fokus menyikapi persoalan di PPP hari ini. Semoga bisa legowo semuanya karena PPP bagian dari potensi dan aset nasional,” imbuh Istajib.

Istajib tak menampik jika hal itu akan berpengaruh dengan cara pembentukan kelengkapan dewan di DPRD Provinsi. Namun ia meminta agar masalah internal PPP tidak sampai menjadi porak poranda bagi kepentingan politik. Persoalan mengenai arah kebijakan koalisi da lainnya tidak dianjurkan dipertajam hingga ke daerah.

“Jangan sampai terpengaruh dengan kebijakan koalisi di pusat, karena Jateng kondisinya berbeda. Jangan sampai juga kepengurusan sampai diambil alih oleh Majlis Syariah lantaran hal itu hanya akan dilakukan saat kondisi darurat. Kita akan tetap mengusahakan keduanya islah, ayo jangan saling egois untuk masa depan bersama,” tutupnya.(AS-JN01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here