Ketua AJI Semarang, Rofiudin (berkaos putih), bersama pemateri lain dalam acara FGD yang di prakarsai Kelompok Diskusi Wartawan Jateng (KDW) dan Forum Wartawan Propinsi Jawa Tengah (FWPJT), Rabu (15/10).
Ketua AJI Semarang, Rofiudin (berkaos putih), bersama pemateri lain dalam acara FGD yang di prakarsai Kelompok Diskusi Wartawan Jateng (KDW) dan Forum Wartawan Propinsi Jawa Tengah (FWPJT), Rabu (15/10).

Semarang, Jowonews.com – Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang Rofiuddin mengaku dimarahi Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo karena menolak rencana mengajak wartawan ke Jerman.

Hal itu diungkapkan Rofiuddin dalam focus group diskusi (FGD) di pres room pemprov Jateng, yang diselenggarakan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jawa Tengah dan Forum Wartawan Propinsi Jawa Tengah (FWPJT), Rabu (15/10).

“Saya dimarahi Gubernur Ganjar Pranowo karena menolak rencana mengajak wartawan ke Jerman,”ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus memiliki prioritas kebijakan yang bermuara untuk kepentingan publik. Saat ini yang mendesak dilakukan untuk mendorong profesionalisme jurnalis dengan cara memperbaiki tata ketenagakerjaan jurnalis.

Sebab, masih banyak perusahaan media yang belum memberikan upah yang layak kepada jurnalis. “Bagaimana bisa profesional jika perutnya lapar,”ujarnya.

Bagaimana jurnalis bisa membuat produk berkualitas jika perusahaan mempresure wartawannya membuat banyak berita.

Pihaknya berpendapat wartawan yang sudah sejahtera juga tetap bisa berpotensi untuk tidak profesional. “Maka kesejahteraan dan peningkatan etika jurnalis harus terus diupayakan,”jelasnya.

Menurut Rofiuddin, AJI berpendapat niat Ganjar Pranowo mendorong profesionalisme jurnalis adalah hal yang baik. Tapi karena caranya salah maka harus dikritisi. AJI menegaskan tidak anti pemerintah tapi hanya melakukan pengawasan. AJI juga sangat setuju jika ada program peningkatan kapasitas jurnalis. Tapi melalui cara-cara yang tepat.

Misalnya yang melakukan pelatihan itu tidak pemerintah secara langsung tapi dikerjasamakan dengan Dewan Pers atau lembaga yang benar-benar kompeten.

Tapi, program itu harus mematuhi prinsip transparan, akuntabel dan output dan outcome yang jelas indikatornya. Tujuannya adalah demi menjaga independensi dan obyektifitas para jurnalis.

Menurut Rofiuddin, kebijakan kunjungan ke Jerman dianggap kurang tepat karena tidak efisien dan tidak efektif. Selain itu, situasi dan kondisi di Jerman dan di Jawa Tengah berbeda.

Rofiuddin berpendapat perusahaan media dan tokoh-tokoh jurnalis hebat di Indonesia yang bisa diserap ilmunya juga sangat banyak.(AS-JN01)

1 KOMENTAR

  1. sebagai narasumber berita diatas. saya ingin memberikan klarifikasi atas berita diatas.

    klarifikasi sy: saya menyatakan tak dimarahi ganjar. saya hanya bilang: setelah AJI menolak kunjungan wartawan ke Jerman, Ganjar kirim SMS ke saya. Ganjar keberatan atas pernyataan saya yang menyatakan kunjungan wartawan ke jerman adalah suap dalam bentuk lain.
    Jadi Ganjar hanya keberatan atas pernyataan definisi suap. Atas keberatan Ganjar itu saya menyatakan mungkin ada beda tafsir atas definisi suap. Mungkin definisi suap menurut ganjar berlandaskan pada regulasi perundang-undangan. Sedangkan definisi suap menurut kami berlandaskan pada etika (Kode etik jurnalistik).

    Jadi, saya tegaskan tidak ada tindakan Ganjar marah ke saya. Sekali lagi, Ganjar hanya mengirim SMS ke saya keberatan dengan pernyataan saya yang menyatakan ke kunjungan Jerman adalah suap dalam bentuk lain. Cerita tentang ini pun sudah saya sampaikan dalam diskusi. Harus bisa membedakan antara keberatan atas pendapat dengan memarahi. Sekian klarifikasi saya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here