foto ilustrasi, sumber www.radarpekalonganonline.com

Semarang, Jowonews.com – Wacana moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Indonesia dirasa harus dikalkulasi terlebih dulu. Hal itu harus disesuaikan dengan kondisi teknologi informatika (TI) dan sumberdaya maanusia (SDM) yang berpotensi menggunakannya.

Pemerintah sebaiknya tidak perlu terburu-buru melaksanakan moratorium CPNS dalam revormasi birokrasi. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

“Moratorium memang tidak harus cepat-cepat dilakukan karena ketika kita bicara moratorium kemudian belum dilakukan kalkulasi, bisa terjadi kekurangan (jumlah PNS -red) dan contohnya adalah guru yang sekarang kurang banyak,” ungkap Ganjar usai menghadiri acara di Geding Gradika Bhakti Praja, Kamis (30/10).

Keinginan pemerintah pusat menerapakan teknologi informasi disambut baik oleh Politikus PDIP tersebut. Namun, jika tujuan moratorium untuk hal tersebut, sebaiknya pemerintah melihat kondisi SDM sekarang yang secara keseluruhan perlu dilakukan instalasi kedalaman teknologi yang dituju.

“Harapan saya bisa diinstal kedalamnya suatu teknologi informasi sehingga daya suatu pekerjaan tidak akan berkurang  dan kalau itu bisa dilakukan ya bagus karena lebih efisien,” ujar mantan anggota Komisi II itu.

Hal itu dikatakan Ganjar atas wacana moratorium CPNS selama limaa tahun kedepan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)Yuddy Chrisnandi. Yudi beberapa waktu lalu mengatakan, pemerintah mengkaji jumlah pegawai negeri sipil yang efektif untuk mendukung kinerja instansi pusat serta daerah.

Tujuan pengkajian tersebut tak lain untuk mencegah jumlah ledakan pegawai. Pihaknya pun kini tengah menguji beberapa rasio yang tepat dalam birokrat (PNS) dengan perbandingan jumlah penduduk. (JN01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here