Ganjar Pranowo Gubernur Jateng (Foto : IST)
Ganjar Pranowo Gubernur Jateng (Foto : IST)
Ganjar Pranowo Gubernur Jateng (Foto : IST)
Ganjar Pranowo Gubernur Jateng (Foto : IST)

Semarang, Jowonews.com – Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang M Yulianto menilai konflik di DPRD Jateng terkait dengan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) karena Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menerapkan politik balas dendam terhadap apa yang terjadi dipusat.

“Konflik di DPRD Jateng itu karena belum dewasanya parpol yang punya wakil di dewan. Terutama KIH yang memberlakukan politik balas dendam atas apa yang terjadi di pusat. Merek sangat tidak bijaksana,”ungkapnya, Minggu (8/11).

Menurutnya, selain itu komunikasi politik ternyata juga tidak bisa berjalan baik/cair dua arah, antara dua kubu. Kepentingan masing-masing terlalu menonjol untuk menempatkan kadernya di AKD.

Kondisi itu, masih menurut Yulianto menunjukkan menejemen kedewanan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi belum efektif untuk menjalin komunikasi politik. “Ini disebabkan figur ketua dewan tidak bisa membangun wibawa politik yang bagus, terkait pembentukan AKD,”paparnya.

Lebih parah lagi, kemampuan komunikasi politik ketua dewan juga belum maksimal dan Rukma juga dinilai tidak memiliki ketegasan. Akibatnya diremehkan oleh parpol yang memiliki wakil di DPRD Jateng.

Terkait kondisi tersebut, yang paling dirugikan adalah pemprov Jateng, yang kebetulan gubernur dan wakilnya adalah kader PDIP. “Harusnya Ketua DPD PDIP Jateng Heru Sudjatmiko yang juga wakil gubernur mengambil inisiatif,”tegasnya.

PDIP seharusnya menunjukkan kearifan dan kenegarawanannya. Mereka tidak perlu ikut larut terhadap apa yang terjadi di pusat.

“Apa yang terjadi di DPRD Jateng juga mencederai etika politik yang jadi harapan masyarakat. Bekerja 1 bulan terima gaji, tapi tidak ada kerja yang nyata, kecuali rebutan alat kelengkapan dewan,”tukasnya. (JN01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here