Gedung Berlian DPRD Jateng. (Foto : Simpanglima.wordpress)
Gedung Berlian DPRD Jateng. (Foto : Simpanglima.wordpress)

Semarang, Jowonews.com – Tidak adanya titik temu antar dua kubu di DPRD Jateng menyoal Alat Kelengkapan dewan dipastikan tidak akan lama. Konflik itu diyakini akan segera berakhir mengingat kepentingan dewan sendiri terkait penetapan APBD 2015.

Penilaian itu disampaikan Sekjen Elemen Masyarakat Peduli Bangsa (Emas Bangsa) Muhit Harahap SH MH, Senin (10/11). Keyakinan itu didasari karena anggota DPRD Jateng, terutama ketua dewan dan ketua komisi, dipastikan tidak akan siap, bila tidak mendapatkan aspirasi.

Muhith yang juga mantan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Semarang ini menilai, sepanas apapun konflik AKD yang terjadi sekarang ini, sebelum batas waktu penetapan APBD 2015 pasti akan selesai. Kalangan anggota dewan juga memiliki kepentingan, kaitannya dana aspirasi yang harus masuk dalam APBD 2015.

“Saya yakin konflik di DPRD Jateng akan segera selesai. Karena saya menduga anggota dewan Jateng, terutama ketua dewan dan ketua komisi tidak siap untuk tidak mendapatkan aspirasi, kalau sampai APBD 2015 tdk bisa disahkan dan harus pakai APBD 2014,”bebernya.

Aspirasi yang dimaksud memang tergolong besar, dan itu tentu saja sesuatu yang sulit untuk dilepaskan begitu saja oleh dewan.

“Saya yakin dewan tidak akan kuat puasa 1 tahun penuh. Dana aspirasi pimpinan dewan selama ini kan mencapai ratusan milyar. Sedangkan untuk pinpinan komisi mencapai puluhan milyar,”ungkapnya.

Sementara itu perkembangan terakhir, diantara dua kubu yaitu poros FPDIP dan F Gerindra memang masih jauh dari kata sepakat. Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menegaskan tidak akan memenuhi permintaan 4 posisi alat kelengkapan dewan yang diminta poros Gerindra.

“Saya tidak tahu adanya permintaan itu,”tegasnya.

Rukma menyampaikan, kalau bicara proporsional seharusnya dari awal dahulu. Padahal sekarang ini perjalanan sudah jauh. “Kita tidak mau menafikkan yang sudah ada. Kita bicara proporsional kalau bicara sejak awal,”elaknya.

Disampaikannya pula, meski nanti tidak ada titik temu dan Gerindra, Golkar, PAN dan PKS tetap tidak mau memasukkan nama ke AKD, rapat paripurna akan tetap digelar pada Jumat (14/11).

Surat undangan akan segera dikirim kemasing-masing anggota. Sehingga tidak ada alasan lagi soal mepetnya waktu.

“Jumat nanti rapat paripurna akan kita gelar. Mereka (Gerindra, Golkar, PAN dan PKS-red) mau atau tidak akan tetap jalan. Kita juga tidak mau makan gaji buta,”tegasnya.

Langkah itu harus dilakukan karena dirinya tidak mau kerja dewan tersandra. “Setuju tidak setuju harus jalan,”yakinnya.

Sementara itu meski poros PDIP akan memaksakan menggelar rapat paripurna pada Jumat (14/11) meski poros Gerindra belum sepakat, langkah itu dipastikan akan sia-sia belaka.

Sesuai hasil konsultasi ke Kemendagri, tatib DPRD Jateng sekarang mungkin sudah lolos secara substansi prosedural. Karena tanggal 31 Oktober sudah diundangkan di Setda Jateng.

Akan tetapi, kalau 4 Fraksi poros Gerindra tidak memasukkan nama-nama anggotanya ke komisi, berarti secara substansi materi belum lolos. Karena sesuai tatib jumlah anggota komisi harus 19. Kalau 4 fraksi itu tidak memasukkan nama anggotanya ke komisi, jumlah anggota komisi tidak ada 19.

Ini gamblang tertera dalam pasal 62 ayat 3 tatib yang menyebutkan anggota komisi berjumlah 19.(JN01))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here