Warga menerima sebuah KIP dan KIS yang merupakan program pemerintah Jokowi-JK. Program ini ternyata membingungkan Pemerintahan Daerah.
Warga menerima sebuah KIP dan KIS yang merupakan program pemerintah Jokowi-JK. Program ini ternyata membingungkan Pemerintahan Daerah.
Warga menerima sebuah KIP dan KIS yang merupakan program pemerintah Jokowi-JK. Program ini ternyata membingungkan Pemerintahan Daerah.
Warga menerima sebuah KIP dan KIS yang merupakan program pemerintah Jokowi-JK. Program ini ternyata membingungkan Pemerintahan Daerah.

Semarang, Jowonews.com – Program pemerintah Jokowi-JK yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih membingungkan pemerintahan daerah. Program itu dinilai belum ada konsep dan mekanisme yang jelas. Bahkan belum mempunyai dasar hukum untuk bisa menjalankannya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Imam Marjuki mengatakan, Kota Semarang adalah salah satu daerah yang ditunjuk pemerintah menjalankan kedua program itu. Namun hal itu membuat dewan dan pemerintah kota malah menjadi bingung. Sebab sudah ada program sebelumnya yang mirip KIP dan KIS.

‘’Sama atau beda antara KIP dengan BSM (Bantuan Siswa Miskin) yang selama ini sudah ada, kemudian antara KIS dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),’’ ujarnya Senin (10//11/2014).

Jika program KIP sebagai pengganti BSM dan KIS pengganti BPJS, tentu harus ada dasar hukumnya. Harus ada pembahasan dan persetujuan DPR RI. Karena BSM dan BPJS itu bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, jika bukan pengganti BSM dan BPJS, harus dijelaskan sumber dananya. Dan dasar hukum penggunaan dana tersebut.

 ‘’Tapi kalau memang program yang berbeda, selain ada sumber hukumnya, juga harus ada sinkronisasi dengan aturan-aturan lainnya,’’ jelasnya.

 Menurut legislator dari Fraksi PKS ini, kebijakan pemerintah Jokowi-JK ini sama sekali belum jelas. Termasuk sasaran dari program KIP dan KIS. Jika memang keluarga yang tidak mampu atau masih miskin, semestinya juga ada koordinasi dengan daerah. Sebab pemerintah daerah yang tahu kondisi warga masyarakatnya.

 ‘’Dewan sekarang hanya menunggu kejelasan program KIP dan KIS. Meskipun Kota Semarang salah satu daerah yang ditunjuk menjadi percontohan,’’ tegasnya.

 Sosialisasi dari pemerintah pusat ke daerah terkait program baru tersebut juga belum dilakukan. Namun demikian, Imam Marjuki mengatakan, dari segi substansi dirinya sangat mendukung program KIP dan KIS yang pro rakyat. Akan tetapi meminta agar pemerintah pusat segera memberikan kejelasan.

 ‘’Jangan asal merasa niatnya baik, demi rakyat kecil, kemudian soal peraturannya dinomor duakan,’’ tandasnya. (JN06)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here