Gedung Berlian DPRD Jateng. (Foto : Simpanglima.wordpress)
Gedung Berlian DPRD Jateng. (Foto : Simpanglima.wordpress)

Semarang, Jowonews.com – DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja (KK) mulai tanggal 2-5 Desember. Setelah pulang KK, dewan akan langsung melakukan reses ke daerah pemilihannya masing-masing mulai 8-13 Desember. Sehingga praktis 11 hari kedepan dewan seperti rumah kosong tanpa penghuni.

Dipastikan masyarakat Jateng 11 hari kedepan tidak bisa menyampaikan aspirasinya ke Gedung Berlian DPRD Jateng. Karena 100 anggota DPRD Jateng ‘bedol desa’ yang dikemas dalam kunjungan kerja (KK) keluar daerah sebagaimana disebut diatas.

Gedung Berlian DPRD Jateng. (Foto : Simpanglima.wordpress)
Gedung Berlian DPRD Jateng. (Foto : Simpanglima.wordpress)

Menurut Kabag Humas Setwan Jateng Rani Ratnaningdyah, semua komisi sekarang ini melakukan KK keluar daerah. KK ini sesuai dengan rencana kerja (Renja) tahunan, tahun 2014.

“Ya mas semua komisi saat ini melakukan kunjungan kerja sesuai dengan renja tahunan,”ungkapnya, Rabu (3/12)

Menurutnya, KK masing-masing komisi akan dilakukan selama 3 hari kerja. komisi A-D berangkat Rabu (3/12)-Jumat (5/12). Sementara Komisi E berangkat Selasa (2/12)-Kamis (4/12).

Komisi A melakukan KK ke Palembang, Komisi B ke Bangka Belitung, Komisi C ke Jakarta. Sedangkan komisi D dan E ke Bali.

“Semua pimpinan dewan ikut KK. Wakil Ketua DPRD Agus Supriyadi mendampingi komisi B ke Bangka Belitung. Sedangkan Ketua DPRD Rukma Setyabudi, mendampingi komisi D dan Wakil Ketua DPRD Ahmadi dan Fery Wawan Cahyono mendampingi komisi E.
Sedangkan. Komisi A dan C tidak didampingi pimpinan dewan.

Ditambahkan Rani, KK anggota dewan itu menggunakan anggaran 2014, sesuai renja. Sesuai massa sidang, KK keluar daerah dapat dilakukan 2 kali.

Langkah DPRD Jateng ‘bedol desa’ itu mengundang reaksi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Menurut MAKI, boleh-boleh saja dewan melakukan KK, apalagi itu memang diperbolehkan sesuai aturan yang ada.

“Tapi kalau dilakukan secara bersama-sama, yaitu dengan ‘bedol desa’ seperti ini ya tidak pas. Kesannya kok rame-rame cari tambahan penghasilan,”paparnya.

Harusnya KK dilakukan secara bergantian saja. “Kalau bersama-sama seperti itu, bagaimana kalau nanti ada rakyat yang mau menyampaikan aspirasinya. Apa harus ditemui staf,”tukasnya. (JN01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here