Walikota Semarang Hendar Prihadi memberikan Gerobak Gilo - Gilo. (Foto : Dok.Jowonews)
Walikota Semarang Hendar Prihadi memberikan Gerobak Gilo - Gilo. (Foto : Dok.Jowonews)

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengakui bahwa paska peluncurkan Kartu Semarang Sehat (KSS) beberapa waktu lalu, kartu tersebut belum dapat mengcover seluruh warga miskin. Pasalnya data mengenai jumlah warga miskin di Kota Semarang antara BPS (Badan Pusat Statistik) dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Semarang memiliki hasil yang tidak sama.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah dan Sosial Budaya Bappeda Kota Semarang, Dwi Arti Handayani. Karena hal inilah, Dwi menyatakan mungkin masih ada masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai pemilik KSS.

‘’KSS ini kan tujuannya untuk memudahkan warga miskin supaya mendapat pelayanan kesehatan. Anggaranya ya dari APBD Kota Semarang. Jadi mereka yang tidak tertampung di Jamkesmas, maka akan kita bekali dengan KSS. Namun perlu diketahui terdapat perbedaan hasil data jumlah warga miskin antara BPS dan Bappeda yang menyebabkan jumlah warga miskin menjadi tidak sinkron,’’ jelasnya, Minggu (7/12).

Dwi menjelaskan, pendataaan BPS dan Bappeda memiliki mekanisme yang sangat berbeda. BPS mendata warga miskin berdasarkan 14 indikator, sementara Bappeda hanya 7 indikator. Namun hasil yang didapat ternyata menunjukan jumlah warga miskin jauh lebih banyak dalam data Bappeda daripada data BPS.

Data terakhir BPS menunjukan bahwa jumlah warga miskin hanya sekitar 5% dari seluruh masyarakat Kota Semarang yang berjumlah sekitar 1,2 juta. Sementara dari Bappeda setelah melakukan pendataan 2013 lalu menunjukan jumlah warga miskin Semarang adalah sekitar 21,5% atau sebesar 373.978 jiwa.

Selain itu perbedaan rentang waktu pendataan juga disinyalir menjadi penyebab kerancuan data ini. BPS sendiri melakukan pendataan tiga tahunan, sementara Bappeda setiap dua tahunan.

‘’Perlu saya tekankan juga kalau BPS itu melakukan pendataan secara de facto, mana yang sekiranya tampak miskin ya dimasukan, tanpa menitikberatkan orang ini adalah orang berdomisili Semarang atau tidak. Kalau Bappeda kan jelas, kita hanya memasukan warga-warga miskin yang harus memiliki KTP Semarang,’’ tambah Dwi.

BPS juga melakukan pemangkasan terhadap hasil data. Yaitu dari hasil data keseluruhan yang didapat, hanya 40% terbawah yang dilaporkan. Sementara dalam proses pendataan Bappeda tidak ada pemangkasan.(JN06)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here