Gd.Kantor Gubernur dan Gd Berlian/ DPRD Jateng, foto: www.budiono.heck.in

Gd.Kantor Gubernur dan Gd Berlian/ DPRD Jateng, foto: www.budiono.heck.in
Gd.Kantor Gubernur dan Gd Berlian/ DPRD Jateng, foto: www.budiono.heck.in

Semarang, Jowonews.com – Anggota DPRD Jateng dan pemerintah kabupaten/kota yang dialokasikan bantuan keuangan (Bankeu) besar tampaknya harus gigit jari. Besaran alokasi bankeu tidak akan sesuai dengan hasil rapat dan keputusan di DPRD Jateng.

Menurut informasi yang berhasil diperoleh Jowonews, alokasi bankeu kepada kab/kota yang diajukan evaluasi ke kemendagri, bukan hasil pembahasan dan penetapan di DPRD. Namun datanya adalah yang telah direlease pemprov melalui media massa.

“Datanya ya yang di release itu mas yang dievaluasi kemendagri. Jadi tidak sesuai apa yang diputuskan di dewan. Sekarang sudah selesai dievaluasi dan sudah ditandatangani,”ungkap sumber Jowonews dilingkungan pemprov, Rabu (10/12),yang minta namanya tidak disebutkan.

Dengan kenyataan itu, maka yang akan muncul di buku APBD 2015 adalah data bankeu, seperti yang direlease pemprov. Dimana Kabupaten Demak yang hasil rapat dan keputusan di DPRD memperoleh Rp 109 M, berdasarkan data di pemprov hanya diberi Rp 45,7 M.

Perubahan itu tidak hanya terjadi untuk kab Demak saja, tapi juga kab/kota yang lain. Sehingga saat ini banyak dewan dan pemerintah kab/kota resah.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyatakan akan memanggil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Pasalnya, perubahan alokasi bankeu itu selama ini tidak pernah dikoordinasikan dengan dewan. Padahal sudah diputuskan dalam paripurna.

“Harusnya tidak boleh ada perubahan kalau sudah diputuskan di paripurna,”tegasnya.

Pemanggilan itu akan dilakukan pekan depan, setelah digelar rapat pimpinan dewan. “Kia akan minta penjelasan gubernur. Sebab, kita sebenarnya sudah mengutus staf untuk minta data ke pemprov. Tapi tidak diberi, dengan alasan harus ada ijin gubernur,”pungkasnya.(JN01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here