Masjid Agung Jawa Tengah

Masjid Agung Jawa Tengah
Masjid Agung Jawa Tengah

Semarang, Jowonews.com – Menanggapi persoalan banyaknya bantuan masjid yang tidak dicairkan pemprov, Kepala Biro Bina Mental (Bintal) Drs Rudy Appriyanto M.Si beralasan karena adanya KPK di Semarang kala itu. Sehingga waktu untuk mengurus bantuan hibah keagamaan habis. “Saat itu ada KPK mas, sehingga waktu kita habis,”ungkapnya kepada wartawan di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Rabu (17/12).

Ironisnya alasan Kepala Biro Bina Mental (Bintal) Pemprov Jateng tersebut dinilai banyak pihak tidak masuk akal.

Rudy dicegat wartawan di MAJT usai menjadi pembicara aktif Focus Group Discussion (FGD) “Mengapa Kau Abaikan Masjid”. FGD itu digelar Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jawa Tengah.

Disampaikan Rudy, bantuan hibah keagamaan yang tidak bisa dicairkan tahun 2014, akan dialihkan pada APBD murni 2015. “Nanti kita alihkan ke murni 2015,”katanya.

Sekertaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto merasa heran dengan alasan yang disampaikan Karo Bina Mental (Bintal). “Tidak masuk akal kalau alasan tidak cairnya bantuan masjid dan mushola karena adanya KPK di Jateng, belum lama ini,”tegasnya.

Menurutnya, KPK di Semarang waktu itu hanya kurang lebih 2 hari. Itupun mereka hanya sosialisasi dan monitoring. Itu alasan yang mengada-ada,”tegasnya.

Tokoh LSM yang sempat ‘dilabrak’ Gubernur Ganjar Pranowo melalui telepon, karena menyebut Ganjar sifatnya pengecut itu, menyatakan tidak ada alasan Ganjar tidak mencairkan bantuan masjid dan mushola.

Sebab nama-nama lembaga keagamaan calon penerima hibah juga sudah muncul di buku APBD 2014. Itu berarti sudah diputuskan dalam perda APBD. Karena nomenklaturnya sudah ada di buku APBD 2014, maka seharusnya layak untuk dicairkan.

“Mereka berhak untuk menerima bantuan. Selama mereka bisa bertanggungjawab tidak masalah,”katanya.

Gubernur, masih menurut Eko Haryanto, tidak berhak membatalkannya, dengan cara tidak menerbitkan SK pencairannya. “Kalau dulu menjelang pilkada, bisa saja. Tapi ini kan tidak ada pilkada,”ujarnya.

Eko mengajak masyarakat mencermati anggaran hibah untuk masjid dan mushola. Seandainya nanti pada akhir tahun anggaran, ternyata anggarannya habis, tapi banyak masjid dan mushola yang masuk nomenklatur APBD 2014 tidak cair, patut dicurigai bantuan hibah itu dialihkan kepada pihak lain.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bantuan hibah bidang keagamaan, kususnya untuk masjid dan mushola pada tahun 2014 banyak yang tidak dicairkan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dengan alasan yang tidak jelas. Sampai akhir tahun ini, gubernur tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pencairannya.

Akibatnya, ratusan takmir masjid dan mushola di Jateng harus kecewa dan gigit jari. Padahal mereka sudah membuat proposal dan melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.

Berdasarkan lampiran III Pergub No.56/2014 tanggal 1 Sept 2014 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2014, hibah bidang keagamaan tahun 2014 mencapai Rp 28.238.000.000.
Rinciannya, anggaran murni Rp 25.476.000.000 dan anggaran perubahan jadi Rp 28.238.000.000. Sehingga naik Rp 2.762.000.000.

Direncanakan yang akan mendapat bantuan adalah 1.962 tempat ibadah. Paling banyak dapat bantuan adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Prov Jateng Rp 4 M, Badko TPQ 750 juta dan MUI Rp 750 juta.

Banyaknya proposal bantuan keagamaan yang tidak cair itu juga disampaikan langsung Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi. Rukma mengaku banyak mendapat keluhan dari anggota dewan dan masyarakat yang sampai saat ini bantuan keagamaannya tidak cair.

“Benar mas, banyak masukan dari masyarakat dan teman-teman dewan, bantuan tempat ibadah tahun 2014 banyak yang tidak cair,”ungkap Rukma Setyabudi, Senin (15/12).

Rukma belum mengetahui pasti berapa jumlah proposal yang tidak cair. Karena jumlahnya memang banyak, dan hampir semua dewan juga mengajukan aspirasi hibah keagamaan itu.

Rukma merasa heran dengan tidak cairnya bantuan keagamaan itu. Selain sudah jelas anggarannya, nama-nama penerima bantuan juga sudah masuk dalam buku APBD 2014.

“Harusnya bisa dicairkan. Penerima bantuan itu kan sudah muncul di buku APBD. Kecuali proposal yang diajukan fiktif,”tegasnya.

Oleh karena itu, politisi PDIP ini menyatakan, persoalan itu menjadi salah satu agenda yang akan ditanyakan kepada gubernur, pada saat diundang ke DPRD nanti.

“Selain menanyakan soal bankeu, kita juga akan menanyakan soal bantuan keagamaan yang banya tidak cair itu,”jekasnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso saat ditanya juga membenarkan banyaknya proposal keagamaan yang tidak bisa cair. Menurutnya, saat dirinya melakukan reses tanggal 8-13 desember lalu, banyak masyarakat yang menanyakannya. Kenapa sampai saat ini bantuan masjid dan mushola tidak bisa cair.

“Saat reses kemarin banjir keluhan mas. Banyak masyarakat sudah bikin rekening dan lain-lain, tapi sampai sekarang belum dipanggil. Padahal, sekarang (kemarin-red) sudah tanggal 15 desember,”akunya.

Hal yang sama disampaikan sejumlah staf fraksi DPRD Jateng yang selama ini bertugas menyampaikan proposal ke provinsi dari masyarakat. Mereka sekarang ini juga kebingungan menjawab pertanyaan masyarakat yang mengajukan proposal.

“Saat kita tanyakan ke biro bina mental, jawabannya ya tidak jelas. Malah disuruh mengajukan lagi pada anggaran 2015,”ungkap salah seorang staf fraksi yang minta dirahasiakan namanya.(JN01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here