Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo

Semarang, Jowonews.com – Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk 16.055 PNS di pemprov Jateng tahun 2015 sebesar Rp 1,066 triliun dinilai mencederai asas kepatutan. Pasalnya, selain dinilai terlalu besar dan tidak sebanding dengan kinerja PNS, anggaran itu akan menimbulkan kesenjangan antara PNS di pemprov dengan PNS di kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, Mahfudz Ali, Selasa (6/1).

Menurutnya, melihat apa yang dilakukan Gubernur Ganjar Pranowo sekarang ini, besaran TPP PNS golongan I di pemprov, ternyata sama dengan pejabat eselon II di Pemkot Semarang. Padahal pejabat eselon II di Pemkot Semarang massa kerjanya sudah lama sekali.

“Dilihat dari asas kepatutan, besaran TPP untuk PNS pemprov Jateng, sangat tidak patut. Ini akan menimbulkan kesenjangan antar PNS provinsi dengan kab/kota,” ungkap Mahfudz.

Dengan fakta itu, masih menurut mantan Wakil Walikota Semarang ini, persoalan besaran TPP perlu dimusyawarahkan dengan kabupaten/kota. “Ini penting supaya tidak timbulkan kecemburuan sosial diantara PNS,”katanya.

Gubernur tidak bisa menganggap sepele persoalan besaran anggaran TPP untuk PNS di pemprov. Persoalan TPP ini akan menjadi persoalan besar. Sehingga besaran TPP itu harus diperhitungkan dengan kabupaten/kota.

Semua ini kan ujung-ujungnya persoalan keadilan. “Ironisnya persoalan ini justru yang menciptakan adalah Gubernur Ganjar Pranowo sendiri. Harusnya gubernur tidak melakukan itu,”katanya.

“Ini yang menurut saya perlu dirembug kembali. Yang tinggal di kota Semarang akan terasa sekali jomplangnya,”imbuhnya.

Apalagi kalau melihat beban kerja, PNS di kab/kota jelas bebannya lebih berat. Mereka yang selama ini bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. “PNS pemprov memang ada yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Tapi fungsinya lebih banyak koordinasi saja,”ujarnya.

Belum lagi, dari data yang diperolehnya, besaran TPP PNS di pemprov Jateng, ternyata melebihi besaran gaji PNS itu sendiri.

Kalau kebijakan TPP itu tetap dilaksanakan oleh Ganjar, kedepan akan banyak PNS dari pemkab/pemkot yang mengajukan pindah ke pemprov.

Pernyataan tak kalah keras disampaikan Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto. Menurutnya, secara normatig Ganjar telah melanggar aturan. Sebab, dasar pemberian TPP di pemprov ternyata adalah golongan kepangkatan. Padahal, harusnya adalah beban kerja dan resiko kerja.

Oleh karena itu, Eko mencurigai ada agenda politik dibalik penganggaran TPP yang besarannya idak rasional dan menurutnya tidak memenuhi unsur kepatutan itu.

“Ini sudah ada muatan politiknya. Ganjar mulai memainkan peran sebagai sinterklas mulai sekarang. Waktu 3 tahun jelang pilgub ini sudah dekat. Mesin politik sudah mulai digerakkan,”bebernya.

Dari asas kepatutan, besaran TPP itu sangat tidak patut. Apalagi kalau melihat kinerja PNS di pemprov yang biasa-biasa saja. “Ini sudah dipaksakan kesannya. Kalau memberi penghargaan, harusnya kan tidak semua. Apa semua PNS pemprov berprestasi,”katanya.

Eko berharap, DPRD Jateng harusnya menjalankan fungsinya dengan baik. Tidak hanya asal menyetujui saja. “Kalau asal menyetujui, jangan-jangan ada persekongkolan. Rp 34 miliar memang besar, tapi angka Rp 1 triliun itu juga sangat besar sekali,”tegasnya.

Tidak ketinggalan, Eko mendesak Kejati Jateng mencermati alokasi anggaran TPP pada APBD Jateng 2015. Bagian intelijen diminta segera mengumpulkan data soal TPP tersebut.

“Jangan sampai ada kesan gajah dipelupuk mata tidak tampak, sementara semut disebrang lautan tampak. Gedung pemprov itu kan dihadapan gedung Kejati Jateng,”pungkasnya. (JN01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here