Ilustrasi Perawat. (Foto : IST)
Ilustrasi Perawat. (Foto : IST)
Ilustrasi Perawat. (Foto : IST)
Ilustrasi Perawat. (Foto : IST)

SEMARANG, Jowonews.com – Dampak dari disahkannya UU Keperawatan 25 September 2014 lalu adalah menuntut setiap perawat yang memberikan pelayanan kesehatan harus memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dan memiliki ijin dari pemerintah.

“Setelah lulus dari pendidikan, setiap perawat harus memiliki sertifikat kompetensi, surat tanda registrasi (STR) dan surat ijin praktek perawat (SIPP),”ungkap Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah, Ns. Edy Wuryanto, M.Kep, Sabtu (17/1).

Keharusan kepemilikan STR/SIPP itu, baik yang praktek di sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, maupun yang praktek mandiri.

Bahkan di unit-unit khusus, seperti pelayanan di ruang ICU, kamar operasi, kardiovaskuler, hemodialisis, dan lainnya perawat harus memiliki sertifikat kompetensi dan kewenangan klinis. Ini sesuai bidang keahliannya masing-masing. “Semakin pelayanan diberikan oleh seorang ahli, keselamatan pasien pasien semakin terjaga,”katanya.

Kaitannya itu, menurut Edy Wuryanto, PPNI Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya adalah mempercepat sistem kredensial.“Sampai saat ini sudah 80% lebih (34.000) perawat telah memiliki STR dan SIPP, terutama yang praktek di sarana pelayanan kesehatan,”akunya.

“Disamping itu juga meningkatkan sertifikasi keahlian bagi perawat,”imbuhnya.

Pelayanan di ICU hanya diberikan oleh perawat ahli/spesialis ICU yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus dan memiliki sertifikat perawat ICU.

Perawat yang telah memiliki keahlian tidak boleh dipindah oleh manajemen RS karena alasan tertentu, yang tidak sesuai dengan keahliannya.

PPNI Jateng juga menyiapkan perawat dengan kompetensi internasional. Langkah itu untuk menghadapi liberalisasi perawat dan bisnis kesehatan dalam kesepakatan AEC 2015, serta meningkatkan peluang perawat bekerja di luar negeri. khususnya Timur Tengah.

PPNI juga melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Tujuannya untuk membekali lulusan baru dengan sertifikasi keahlian. Sehingga dapat diterima di dunia kerja. Baik regional, nasional maupun internasional.

Kaitannya pengangkatan CPNS 3289 perawat honorer, PPNI telah melakukan pendataan dan dikirim ke Jakarta, agar Pemerintah Pusat memprioritaskan dalam rekrutmen PNS 2015.

Standarisasi Kesejahteraan perawat yang bekerja di Sektor Swasta. PPNI mendorong manajemen pelayanan kesehatan

“RS Swasta memperhatikan gaji dan kesejahteraan perawat. PPNI akan mengeluarkan SK Standar minimal kesejahteraan agar perawat hidup layak sebagai seorang profesional agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu,”tukasnya. (JN01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here