Subsidi Pupuk Capai Rp 35 Triliun, Pendistribusian Harus Diawasi

  • Whatsapp
diskusi nasional UKSW
diskusi nasional UKSW
diskusi nasional UKSW
diskusi nasional UKSW

SALATIGA, Jowonews.com- Alokasi untuk subsidi pupuk di Indonesia besar sekali, yaitu mencapai Rp 35 triliun. Dengan gelontoran dana sebesar itu, maka harus ada pengawasan  dan pendistribusian pupuk yang baik dan pengawasan melekat dari pemerintah. Sehingga petani tidak lagi kesulitan mencari pupuk lagi.

Hal ini diungkapkan salah seorang anggota DPR RI dari Komisi IV, Drs. M. Fadholi dalam seminar diskusi nasional bertema Kedaulatan Pangan vs Malangnya Petani Pangan yang diadakan oleh Fakultas Pertanian UKSW, Salatiga, (17/1).

Bacaan Lainnya

Menurut politikus Partai Nasdem ini, Komisi IV akan ikut mengawasi pendistribusian pupuk hingga ke daerah-daerah. Hal ini dilakukan karena pemerintah sudah memberikan subsidi yang besar untuk pupuk, sehingga jangan sampai pendistribusiannya mengalami masalah.

“Harapan kami, ke depan tidak ada lagi kelangkaan pupuk. Baik pendistribusian maupun harga. Karena bila pupuk langka, maka yang dirugikan adalah petani,” tandasnya.

Fadholi juga bercita-cita, bagaimana harga pupuk di Indonesia bisa murah tanpa subsidi. Meski diakui dia untuk mewujudkan hal itu saat ini masih sulit, namun tidak tertutup kemungkinan bisa terwujud dengan kerja keras dan terobosan-terobosan di bidang pertanian dan Komisi IV sangat mendukung upaya itu.

Supaya harga pupuk stabil, lanjut Fadholi,  perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk memberi badrol harga pupuk di labelnya (bungkusnya). Pencantuman harga di label pupuk itu, supaya penjual, baik agen maupun pengecer tidak menjual melebihi harga yang sudah tertera di bandrol.

”Kalau ada yang menjual melebihi harga di bandrol, laporkan saja pihak-pihak terkait. Dan ini juga sebagai bentuk pengawasan langsung dari para petani,” tandasnya.

Menurut dia, yang perlu dibatasi dari pupuk itu soal harganya, bukan agen atau distribustornya. “Jumlah distributor atau agen jangan dibatasi, silahkan yang mau jualan, namun yang perlu dibatasi itu soal harganya. Jangan sampai melebihi harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Senat Mahasiswa UKSW Januar Jaka Permana mengatakan, selama ini pemerintah terus mendengung-dengungkan soal kedaulatan pangan. Namun realitanya, sebagaimana yang muncul di media massa, nasib petani masih memprihatinkan. Sebagai contoh, untuk mendapatkan pupuk saja sulit, dan harganya pun tinggi.

“Makanya dengan adanya diskusi nasional ini, setidaknya bisa mengetahui keluhan para pertain,”ujarnya.

Diskusi nasional ini, selain mengundang anggota DPR RI dari Komisi IV Drs Fadholi juga mengundang pejabat dari kementrian pertanian, para petani di Salatiga dan Kabupaten Semarang, serta para mahasiswa Fakultas Pertanian.(JN01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *