Soal Pakaian Adat, Banyak PNS yang Tidak Patuh

  • Whatsapp
PNS dilingkungan Pemprov Jateng memakai pakaian adat Jawa saat apel pagi

Semarang, Jowonews.com – Ada suasana dan pemandangan baru di lingkungan Pemprov Jateng, seharian, Senin (16/2) kemarin. Tidak seperti biasanya, hampir seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di pemprov memakai berbagai jenis pakaian Jawa. Pakaian Jawa itu dipakai mulai apel hingga melaksanakan tugas.

Meski hampir semua memakai pakaian adat seperti surjan, pakaian adat Samin beskap, dan kebaya, namun ada juga PNS yang tidak megindahkan Surat Edaran (SE) Gubernur Ganjar Pranowo. Banyak PNS memakai pakaian dinas seperti biasa.

Bacaan Lainnya

Sementara itu Sekda Jateng Sri Puryono dalam sambutannya saat apel pagi menyampaikan bahwa program penggunaan pakaian tradisional oleh jajaran PNS ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 7 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.

Penggunaan pakaian adat diperlukan dalam rangka pengenalan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan nasional sekaligus melestarikan budaya Jawa.

Sekda yang mewakili Gubernur mengharapkan bahwa dengan upaya pelestarian kebudayaan itu maka generasi muda tetap memiliki jati diri Jawa yang sarat dengan nilai-nilai etika, estetika, moral, dan spiritual di tengah pengaruh modernisasi.

Jajaran birokrasi di Provinsi Jateng harus menjadi teladan dan ikut mendukung kebijakan mengenakan pakaian tradisional Jawa guna melestarikan kebudayaan.

Lebih lanjut disampaikan kebijakan mengenakan pakaian tradisional Jawa oleh kalangan PNS di lingkungan Pemprov Jateng ini akan dilakukan setiap tanggal 15. “Karena tanggal 15 Februari 2015 jatuh pada hari Minggu, maka pelaksanaan kebijakan mengenakan pakaian tradisional Jawa diundur pada Senin,” katanya.

Nantinya, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan mengenakan pakaian tradisional Jawa di kalangan PNS dengan meminta masukan para ahli dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan dewan kesenian. Evaluasi dan masukan itu bertujuan agar dalam berpakaian, kita tidak asal ‘nempel’ tapi ada maknanya.

Harapannya, kebijakan ini akan diterapkan ke seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota di Jateng.(udi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *