KP2KKN Minta Dana Bansos Oleh Broker Diusut Tuntas

  • Whatsapp
Caption: Paling kiri Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto saat FGD 'Patgulipat APBD Jateng 2015', di press room pemprov Jateng, Selasa (23/12)
Caption: Paling kiri Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto saat FGD 'Patgulipat APBD Jateng 2015', di press room pemprov Jateng, Selasa (23/12)
Caption: Paling kiri Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto saat FGD 'Patgulipat APBD Jateng 2015', di press room pemprov Jateng, Selasa (23/12)
Caption: Paling kiri Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto saat FGD ‘Patgulipat APBD Jateng 2015’, di press room pemprov Jateng, Selasa (23/12)

SEMARANG, Jowonews.com – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng berharap masyarakat/lembaga yang menjadi korban pemotongan bantuan sosial (Bansos)/hibah oleh broker, berani melaporkan ke aparat penegak hukum. Kalau masyarakat tidak berani, KP2KKN siap menjadi pihak yang melaporkan.

“Masyarakat tidak perlu takut. Masyarakat atau lembaga yang bantuannya dipotong saya harapkan bisa lapor ke penegak hukum. Kalau tidak berani biar kami (KP2KKN, red) nanti yang membuat laporan,”tegas Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, Jumat (20/2).

Bacaan Lainnya

Pernyataan itu disampaikan Eko Haryanto menyikapi adanya pemotongan dana hibah bidang pendidikan keagamaan tahun 2014 untuk 16 MI Muhamadiyah di Kabupaten Wonogiri. Pemotongan mencapai 40% dari total bantuan itu diduga dilakukan oknum partai pemenang pemilu 2014, melalui broker bernama  Harwan Widodo, orang Wonogiri.

Ke-16 titik hibah pendidikan keagamaan yang mendapat bantuan dan dipotong sampai 40 persen itu kesemuanya adalah MI Muhamadiyah. Sesuai proposal yang diajukan, bantuan dari provinsi itu akan digunakan untuk pembelian tekhnologi informasi komputer (TIK).

Total keseluruhan bantuan hibah pendidikan bidang keagamaan untuk 16 MI Muhamadiyah adalah Rp 290.000.000,00. Kalau potongannya 40 persen, maka total potongannya adalah Rp 116.000.000,00. Sehingga yang sampai ke 16 lembaga pendidikan keagamaan MI Muhamadiyah hanya Rp 174.000.000,00.

Salah seorang guru di MI Muhamadiyah Eromoko, Rusdiyana saat dikonfirmasi membenarkan kalau MI-nya bersama kurang lebih 14 MI yang lain di Wonogiri mendapat bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk TIK.

“Ya mas kita memang dapat bantuan dari provinsi. Ditempat saya dapat Rp 18 juta dan sudah dicairkan. Namun sampai sekarang kita belum mendapatkan komputernya,”ungkapnya, kemarin.

“Bantuan itu berasal dari aspirasi anggota dewan dari PDIP tahun 2014, yang dikoordinir oleh Harwan Widodo, orang Wonogiri, sekaligus sebagai pihak ketiga yang akan membelikan TIK. Saya mengajukan proposal sejak 2013,”imbuhnya.

Menurut Eko Haryanto, terkait kasus itu, KP2KKN siap mendampingi, memfasilitasi dan mengadvokasi 16 MI Muhamadiyah di Wonogiri. Sebab, pemotongan dana hibah bidang pendidikan keagamaan yang mencapai 40% itu sudah sangat keterlaluan.

Temuan adanya pemotongan itu, menurutnya telah mengkonfirmasi bahwa bansos/hibah sering ditumpangi untuk kepentingan politik. “2014 itu kan ya tahun politik. Meski pencairannya akhir 2014, itu saya menduga untuk kepentingan politik,”katanya.

Eko Haryanto juga meyakini, model pemotongan seperti itu tidak hanya terjadi di Wonogiri saja. Tapi juga terjadi di banyak daerah lain di Jateng.

“Kemarin kan juga  ada informasi bantuan sosial (bansos) untuk pertanian dan peternakan di wilayah Gemolong, Sragen diduga disunat oknum anggota dewan dari PKB Sragen. Tidak tanggung-tanggung, bantuan untuk setiap kelompok Rp 45 juta, diduga yang diberikan ke kelompok ternak hanya Rp 10 juta,”paparnya.

Salah satunya dialami kelompok peternak Patriot, Dusun Kemiri, Desa Purworejo, Gemolong, Sragen. Bantuan bansos tahun anggaran 2014, dari nilai Rp 45 juta dipangkas mencapai Rp 35 juta. Bahkan karena disunat, kelompok peternak terpaksa kembali urunan untuk bisa membeli dua ekor sapi.

Dengan berbagai temuan itu, dirinya pun mendesak penegak hukum langsung menindaklanjuti dan melakukan pengusutan. Karena pemotongan seperti itu ternyata sangat masif terjadi di masyarakat.

Belum lagi, kalau melihat anggarannya adalah anggaran 2014, semestinya sekarang sudah ada laporan pertanggungjawabannya (LPJ-nya). Jadi sudah bisa dikategorikan korupsi.

Sebelumnya Ketua Kelompok ternak Patriot, Sutarman, Dusun Kemiri, Desa Purworejo, Gemolong, Sragen mengakui pihaknya mendapatkan
bantuan bansos senilai Rp 45 juta untuk pengembang biakan ternak sapi.

Namun saat pencairan akhir Desember 2014, usai dari bank langsung dihadang seorang oknum dewan. Oknum dewan itu langsung memotong Rp 35 juta. Sehingga kelompok ternak hanya mendapat Rp 10 juta.

“Padahal sejak awal, saya sudah mengumumkan ke anggota dapat bantuan Rp 45 juta. tetapi setelah dipotong, kembali saya umumkan di masjid bantuan tinggal Rp 10 juta, hal itu disaksikan sekretaris kelompok pak
Padi,” jelas Sutarman.

Meski anggota kelompok harus tombok Rp 15 juta untuk membeli 2 ekor sapi, Sutarman tidak mau mengungkapkan identisa anggota dewan tersebut. Termasuk asal partainya.(JN01)

Data Bansos/Hibah diduga Dipotong
———————————————-
1.Kabupaten Sragen;
-Dana APBD Jateng 2014
– 20 titi bansos untuk pertanian dan peternakan di wilayah Gemolong, Sragen.
– Diduga disunat oknum anggota dewan dari PKB Sragen.
– Satu kelompok peternak Patriot Dusun Kemiri, Desa Purworejo, Gemolong dapat Rp 45 Juta, dipotong Rp 35 Juta.
– Kelompok peternak terpaksa kembali urunan untuk bisa membeli dua ekor sapi.

2.Kabupaten Wonogiri
-APBD Jateng 2014
-Aspirasi PDIP
– 16 MI Muhamadiyah total dapat hibah Rp 290 Juta
-Masing-masing MI Muhamadiyah dipotong 40%.
– Total potongan (Rp 116 juta)
-Broker Harwan Widodo orang Wonogiri
-Dikumpulkan di Masjid Wonogiri

Sumber: penerima bansos/hibah, Lsm dan buku APBD 2014

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *