Tuntutan Tidak Dipenuhi Ganjar, Sopir Amcam Macetkan Pantura

  • Whatsapp

image

SEMARANG, Jowonews.com- Sopir ankutan barang mengancam akan melakukan demo besar-besaran disejumlah titik di Jateng. Pasalnya, ancaman itu menyusul ditolaknya tuntutan mereka oleh Pemprov Jateng.

Bacaan Lainnya

Kepastian penolakan tuntutan para sopir itu disampaikan dalam pertemuan di kantor Dinas Perhubungan Jateng, di Semarang, Rabu (25/2). Para sopir bersikukuh meminta agar tuntutan toleransi kelebihan muatan sebanyak 75% dikabulkan. Sementara, pemprov juga bersikukuh tidak bisa merubah aturan itu, karena sudah sesuai dengan peraturan daerah (Perda) dan undang-undang.

Karuan, perwakilan para sopir sempat terlihat emosi. Apalagi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menyepakati sendiri diadakannya pertemuan dengan sopir pada Rabu (25/2), ternyata juga tidak datang. Diduga Gubernur sengaja menghindar dan lepas tanggungjawab.

Ketua Aliansi Pengemudi Independen (API) Jateng, Suroso mengaku pertemuan antara pihaknya dengan Pemprov Jateng tidak memuaskan tuntutan sopir.  “Kami akan membuat lumpuhkan jalur Pantura, dengan mogok semua. Kami akan menutup semua pintu masuk Jateng di Pantura, terutama pintu masuk ke Kota Semarang,” katanya.

Suroso  mengaku, kecewa sekali dengan pertemuan yang digelar kemarin, karena hanya membuang-buang waktu dan meninggalkan pekerjaan,  namun tidak ada penyelesaian yang dituntut para sopir. 
“Kami ingin tuntutan kami setujui, yaitu menolak batas toleransi kelebihan muatan 25%, Ijin galian C dipermudah,  dan mengembalikan seluruh armada dan alat berat yang disita tanpa syarat,” tuturnya. 

Namun, ia belum menentukan waktu dan lokasi yang akan diselenggarakan aksi demontrasi.  “Entah kapan, tinggal teman-teman nanti kesepakatannya,” kata dia.

Menurutnya pertemuan dengan Dishubkominfo dan Dinas ESDM Jateng hanya omong kosong. Pertemuan yang dimulai pukul 11.00 itu tidak menghasilkan keputusan apapun.   

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Jateng Satrio Hidayat menyatakan tidak bisa memenuhi permintaan toleransi kelebihan muatan 75 %. “Kalau kami harus mengubah JBI tidak bisa, kami tidak bisa itu aturan dalam perda (Peraturan Daerah No 1/2012),” tegasnya.
 
Menurut Satrio, aturan tidak hanya diberlakukan bagi angkutan pasir, tapi juga semua angkutan. Dikatakan dia, kalau tuntutan para sopir itu dikabulkan, ia juga tidak bisa menjamin para sopir atas keamanan dan keselamatan di jalan. “Kami ini sebenarnya juga masih longgar, truk hari ini yang ditilang, selama seminggu kedepan juga akan beroparasi lagi,” imbuhnya.(JN01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *