Dana Bansos Jomplang Ke Basis PDI P, KP2KKN : Diduga ini Perampokan APBD untuk Pilkada

  • Whatsapp

Nota Kesepakatan KUA R APBD Provinsi Jateng 2015. Dalam domumen inilah yang muncul pasal 'siluman'.
Nota Kesepakatan KUA R APBD Provinsi Jateng 2015. Dalam domumen inilah yang muncul pasal ‘siluman’.
apbd 2015,

SEMARANG, Jowonews.com – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng menduga telah terjadi perampokan APBD Jateng 2015. Perampokan itu diduga berkait pemenangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015.

Bacaan Lainnya

Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto menyampaikan, untuk bantuan sosial (Bansos) bidang pendidikan tahun 2015, ditengarai jomplang ke kabupaten/kota yang menjadi basis-basis PDIP. “Dugaan saya ada perampokan APBD 2015. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jateng No.78/2014 tentang Penjabaran APBD Jateng Tahun Anggaran 2015, bansos pendidikan jomplang ke daerah-daerah tertentu,”tegasnya.

Berdasarkan buku APBD 2015, anggaran bansos kepada individu, keluarga dan masyarakat mencapai Rp 28.557.2000.000,00. Rinciannya bansos bidang pendidikan Rp 7.247.200.000,00, untuk 3.422 titik. Bansos pemugaran rumah Rp 12.810.000.000,00 untuk 185 titik dan untuk bansos yang tidak direncanakan mencapai Rp 8.500.000.000,00.

“Dari bansos bidang pendidikan Rp 7.247.200.000,00 untuk 3.422 titik, berdasarkan data yang ada di buku APBD Jateng 2015, kalau kita cermati ternyata jomplang ke basis-basis PDIP,”ungkapnya.

Kabupaten/kota paling banyak menerima bansos bidang pendidikan itu lima besar secara berurutan adalah Kota Semarang 549 titik, Kota Surakarta 334 titik, Kabupaten Brebes 191 titik, Kabupaten Pati 190 titik dan Kabupaten Grobogan 130 titik.

Sementara kabupaten/kota paling sedikit menerima bantuian sosial bidang pendidikan 2015 adalah Kabupaten Rembang yang hanya 25 titik penerima bansoso. “Dari struktur anggaran tersebut, sudah jelas itu kan dibasis-basis merah,”tegasnya.

Dugaan adanya pengalokasian bansos untuk mensukseskan pilkada itu, karena dari kabupaten/kota yang mendapatkan bansos besar, pada tahun 2015 memang sebagian besar akan ada pilkada. “yang disalurkan itu uang rakyat, bukan uang pribadi mas,”tegasnya.

Melihat fenomena itu, Eko Haryanto mengajak masyarakat untuk mengawasinya. Apalagi sudah menjadi rahasia umum, penyaluran bansos selama ini banyak yang dipotong, seperti yang tejradi di Sragen dan Wonogiri. Bahkan juga banyak yang dipolitisasi.

Eko Haryanto juga mengungkit komitmen Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang akan menyalurkan bantuan secara merata kepada kabupaten/kota. “Kalau melihat data yang ada di APBD Jateng 2015 itu, apakah bisa dikatakan merata?. Justru patut dicurigai untuk pemenangan pilkada. Masak Kota Semarang dapatnya 549 titik. Sedangkan Rembang hanya dapat 25, Wonosobo hanya 45, Salatiga 45 titik,”tegasnya.(JN01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *