UN Online Jangan Sampai Rugikan Siswa

  • Whatsapp
ujian-nasional
Pati, Jowonews.com – Sistem Ujian Nasional (UN) Online yang saat ini sedang dirintis oleh pemerintah pusat diharapkan tidak menjadikan siswa sebagai pihak yang dirugikan.
“Apapun system ujiannya, tolong jangan sampai siswa yang jadi korban”, pinta Bupati di Rapat Pleno Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Pati di Aula SMP Negeri 1 Juwana, Selasa (10/3).
Apalagi, lanjut Haryanto, meski lulus ujian secara online, toh tidak menjamin siswa yang bersangkutan lulus ke perguruan tinggi favorit mereka masing-masing.
Jadi, lanjut Bupati, jangan sampai kemudian muncul kesan siswa jadi korban kebijakan pergantian pemerintahan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Sarpan, mengatakan bahwa hanya ada tiga sekolah di wilayah kerjanya yang siap untuk menyelenggarakan ujian nasional secara online.
Dengan system ini, tidak akan ada lagi naskah kertas ujian di atas meja karena siswa akan mengerjakan soal secara langsung di depan komputer.
“Tiga sekolah yang siap untuk ujian online yaitu SMK Negeri 2 Pati, SMK Tunas Harapan, dan SMK BTB Juwana”, terang Sarpan, siang ini.
Menurutnya, pada skala nasional hanya sekitar 500-an sekolah yang dijadikan pilot project untuk penyelenggaraan ujian nasional secara online ini.
“Awalnya persyaratan yang harus dipenuhi tentu saja infrastruktur penunjang utamanya menyangkut jumlah dan kualitas komputer, serta  harus sudah akreditasi A”, terangnya.
Kemudian, lanjut Sarpan, pihak Kementerian lah yang berhak memverifikasi sekolah mana saja yang layak mengikuti ujian dengan system online ini.
Saat ditanya mengenai kelulusan siswa peserta UN online dan konvensional, Sarpan mengatakan bahwa hasil UN sejauh ini hanya akan digunakan untuk pemetaan pembinaan.
“Sedangkan kelulusan diserahkan sekolah masing-masing. Jadi, UN bukan penentu kelulusan. Namun demikian masih ada beberapa perguruan tinggi yang menggunakan nilai UN dalam proses rekruitmennya”,jelas Sarpan.
Sementara itu untuk Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan ujian, menurut Sarpan masih belum sampai di tingkatb kabupaten. “POS-nya masih di kemeenterian. Ini yang akan jadi kebijakan teknis dan pedoman pelaksanaan pengawasan ujian”, imbuhnya.(JN04)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *