Ganjar Larang Pelabuhan Rembang Beroperasi

  • Whatsapp

  

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo secara tegas minta Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang yang belum ada ijin operasionalnya supaya tidak beroperasi dulu. Sehingga semua sesuai aturan.

Hal itu disampaikan Gubernur saat dikonfirmasi wartawan, kemarin. Sebab, sebelumnya Gubernur saat dikonfirmasi terkait Pelabuhan Rembang yang sudah beroperasi meski tidak ada ijinnya, mengaku akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.

“Ya kalau tidak ada ijinnya, jangan (beroperasi,red) dulu. Ben (Biar,red) sesuai aturan,”tegasnya.

Orang nomor satu di Jateng ini mengaku sudah melakukan pengecekan terkait Pelabuhan Rembang. Setelah sebelumnya dirinya diberi informasi oleh Plt Bupati Rembang kalau Pelabuhab Rembang belum beroperasi. “Sudah, saya sudah mengecek,”tukasnya.

Sebelumnya banyak kalangan baik DPRD Jateng, LSM dan akademisi juga mendesak agar Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang ditutup sementara waktu, sampai ijin operasional keluar. Pasalnya, sekarang ini banyak aturan yang telah dilanggar. Sehingga rawan tindak pidana.

“Pelabuhan rembang itu tidak boleh beroperasi dulu. Banyak pelanggaran terkait beroperasinya pelabuhan itu. Karena banyak perijinan yang belum dipenuhi,”ungkap Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijopranoto (Unika) Semarang Joko Setijowarno.

Menurutnya, kalau Pelabuhan Rembang itu tetap beroperasi, dirinya yakin nantinya akan menjadi temuan pelanggaran hukum. Sehingga akan ada yang masuk penjara.

Meski demikian, Joko menyampaikan kalau ada yang siap masuk penjara, ya silahkan saja Pelabuhan Rembang tetap beroperasi. “Sekarang ini kan menjadi liar. Belum ada ijinnya sudah beroperasi,”tegasnya.

Akibatnya, sampai sekarang tidak jelas pemasukan dari aktifitas bongkar muat barang masuk ke kantong siapa. “Di sana (Pelabuhan Rembang, red), sekarang banyak uang silumannya,”tukasnya

Sementara itu Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menyarankan agar Pemprov Jateng segera panggil pihak-pihak yang terkait Pelabuhan Rembang. Dalam hal ini adalah Plt Bupati/Sekda, dishub Pemkab Rembang, serta para investor.

“Mereka sua harus segera duduk bersama dalam satu meja, terkait percepatan ijin Pelabuhan Tanjung Bonang, Rembang,”pintanya.

Langkah itu penting, sebab secara ekonomi keberadaan Pelabuhan Rembang memberi dampak perekonomian yang luar biasa kepda masyarakat Rembang. Tapi, faktanya dari sisi legalitas belum ada ijinnya. Sehingga tidak bisa diabaikan.

Karena disitu sudah ada dermaga satu yang merupakan bantuan dari APBN. “Harapankita penyelesaiannya jadi satu induk. Kerangkanya terminal pelabuhan satu,”katanya.

Sebab berada dalam satu komplek, soal ijin tidak bisa digunakan beberapa pihak. Sehingga harus menjadi satu lembaga.

Oleh karena itu, tiga pemilik saham yang ada harus musyawarah/berunding untulk menjadi satu payung demi legalitas Pelabuhan Rembang. Tapi dari sisi saham mereka supaya berembug sendiri.

Kalau langkah ini tidak segera dilakukan, terkesan ada pembiaran dari pemerinah. “Pemerintah sudah tahu ada kegiatan di Pelabuhan Rembang, tapi belum ada legalitas perijinan dibiarkan saja dan tidak ada langkah cepat,”tukasnya.(JN01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *