Data e-Budgeting Dipilih Skala Prioritas

  • Whatsapp

    
SEMARANG, Jowonews.com – Pemprov Jateng akan menentukan skala prioritas sesuai prioritas tingkat provinsi. Usulan program pembangunan dari masyarakat/hasil musrenbang yang ditampung dalam sistem e-budgeting rembuganjateng.info, dipastikan tidak akan bisa direalisasikan semua dalam APBD Jateng 201


Pernyataan itu disampaikan Heru saat ditanya kemungkinan banyak masyarakat yang kecewa. Sebab, saat akses untuk mengusulkan program pembangunan dibuka lebar melalui sistem e-budgeting, usulan dari masyarakat mencapai 12 ribu kegiatan.

“Memang tidak mungkin semua dipenuhi (usulan masyarakat,red). Kita harus bisa memilih, mana yang kita prioritaskan. Yang kita prioritaskan adalah yang sesuai prioritas tingkat provinsi,”ungkap Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko, kemarin.

Dari 12 ribu kegiatan itu, total anggarannya menurut Gubernur Ganjar Pranowo mencapai Rp 400 triliun. Padahal uang pemprov diperkirakan hanya Rp 19 triliun. Sehingga ribuan usulan diperkirakan akan terabaikan.

Menurut Wagub, kaitannya prioritas yang sesuai prioritas provinsi sekarang ini adalah pembangunan jalan. Maka ketika kabupaten/kota mengusulkan salah satu ruas jalannya supaya dicover, pemprov sangat mungkin bisa melakukan.

“Pemprov sangat mungkin bisa melakukan. Tapi tidak mungkin semua,”katanya.

Disampaikan Wagub, yang akan diutamakan adalah jalan yang memiliki akses ke jalan provinsi, yang memiliki akses ke kawasan industri, UMKM, ke wilayah-wilayah pertanian,”ujarnya.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi masyarakat yang kecewa karena usulannya tidak tercover, masyarakat diberi penjelasan yang transparan.

“Artinya begini. Nengapa ini tidak bisa tercover. Jawaban paling klasik dan paling mudah adalah karena duwit (uang, red)nya tidak cukup,”katanya.

Jawaban tersebut, masih menurut Wagub memang benar. Tapi dianggap tidak cukup, sehingga harus diperjelas.

Bukan hanya persoalan uangnya yang tidak cukup. Tapi yang dipilih pemprov adalah yang bisa dijangkau secara finansial dan juga jadi prioritas yaitu jalan yang aksesnya ke jalan provinsi.

Diharapkan dengan prioritas itu akan terbentuk sistem jaringan jalan, mulai jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang terkoneksi sedemikian rupa.

Wakil ketua komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso menilai, program e-budgeting memang cukup bagus demi sebuah tranparansi. Namun, langkah Gubernur Jateng yang membuka luas usulan dari masyarakat itu justru terkesan akan ada anggapan bahwa Pemprov sebagai pemberi harapan palsu. “Sebab, tidak semua program akan bisa direalisasikan,” kata dia.

Hadi khawatir dengan sistem seperti ini justru bisa menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Sebab masyarakat sudah berusaha mengusulkan program tapi pemerintah tidak memenuhinya.

Politikus PKS Jateng ini meminta Ganjar juga memberikan garis-garis prioritas pembangunan ke masyarakat,  sehingga bisa diprediksi kemana arah pembangunan Jawa Tengah. ”Kami khawatir akan adanya tumpang tindih program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebab, banyak sekali program yang diusulkan masyarakat bukanlah wewenang provinsi,” kata dia.

Menurut Hadi, dalam melakukan verifikasi sistem itu akan kerepotan, karena usulannya terbuka luas. ”Kalau  dulu dengan memakai sistem proposal khan legalitasnya jelas, ada cap intansi pemerintah daerah setenpat, sekaligus ada kontak yang bisa dihubungi saat diverfikasi,” kata dia.

Dikatakan Hadi, program ini perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian-penyesuaian agar sempurna.(JN01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *