Penyampaian Ranperda Pemkab Kudus Dinilai Lamban

  • Whatsapp

wpid-20121107103412sambutan_acara_serah_terima_bantuan_sumber_air_bersih__oleh_bupati_kudus_musthofa.jpgKudus, Jowonews.com – Pemkab Kudus dinilai lamban dalam menyampaikan draf Rancanngan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sudah disetujui dalam Program legislasi daerah (Prolegda) karena hingga kini belum satupun draf yang diajukan.

“Saat ini sudah memasuki bulan empat, seharusnya sudah ada ranperda yang dibahas agar mendekati akhir tahun 28 Ranperda yang disetujui dalam Prolegda bisa tuntas,” kata Anggota Komisi A DPRD Kudus M Nur Khabsyin kemarin (12/4).

Bacaan Lainnya

Ia mengkhawatirkan pengajuannya justru mepet akhir tahun, sehingga pembahasannya juga terkesan tergesa-gesa untuk mengejar target selesai.

 Hal itu, kata dia,tentu tidak baik karena hasilnya diyakini kurang maksimal, terlebih menyangkut aturan.

Terkaitsikap pemerintah yang dinilai lamban, kata dia, badan lagislasi (Banleg) sudah meminta agar eksekutif mengirimkan Ranperda dalam tiga tahap ketika memang tidak bisa semua dikirim. Tujuannya agar pembahasan bisa maksimal. ”Kami sudah meminta untuk mengirimkan Ranperda,” ujarnya.

Namun ternyata hingga kini belum ada Ranperda yang dikirim, sehingga pihaknya tidak bisa menjadwalkan pembahasan karena menunggu eksekutif mengirimkannya. Menurutnya, 28 Ramperda perlu dibagi tiga tahap, awal, pertengahan dan akhir tahun masing-amsing sembilan Ranperda.

Ketika dibahas diakhir tahun semua,memang bisa namun diapstikan tidak akan maksimal. Nantinya pembahasan akan terburu-buru sehingga hasilpembahasan Ranperda juga bisa kurang baik. Padahal pembahasan Ranperda menyangkut sebuah aturan yang harus dibahas secara seksama.

Menurutnya, eksekutif dalam bulan ini harus mengirimkan sembilan Ranperda agar bisa dibahas awal Mei mendatang. Ranperda yang perlu dikirim, yakni Ranperda yang dianggap urgent, yakni terkait dengan desa. ”Ranperda terkait desa perlu segera dibahas agar ada pijakan kuat dalam pelaksanaan pemerintahan desa,” terangnya.

Sementara yang dianggap tidak urgent bisa dikirim di tahap kedua, jika harus menunggu pengiriman Ranperda hingga 28, tentu akan menghambat pembahasannya dan tidak efisien. Padahal ketika study banding ke beberapa daerah, mayoritas sudah melakukan pembahasan Ranperda.

Untuk itu, pihaknya meminta eksekutif untuk serius menggarap Ranperda dan segera dikirim ke DPRD Kudus untuk dibahas. Jangan sampai muncul kesan eksekutif lambat dalam mengirim Ranperda. ”Saat rapat Banleg, eksekutif mengatakan tidak ada kendala, namun ternyata sampai sekarang belum ada yang dikirim,” imbuhnya. (JN04)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *