Nusakambangan Harus Disterilkan: Adanya izin penambangan semen PT Holcim selama 30 tahun

  • Whatsapp

SEMARANG, Jowonews.com – Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo minta supaya Pulau Nusakambangan yang dimanfaatkan sebagai penjara kelas kakap, harus segera diseterilkan. Semua akses masuk dan keluar bagi masyarakat umum harus ditutup.lokasi-LP-Nusakambangan

“Akses masuk harus satu pintu, bahkan dulu pada zaman Orde Baru ketika ada perahu nelayan yang mendekat, petugas jaga Nusakambangan langsung memberikan tembakan peringatan,”katanya di Semarang, Kamis (16/4).

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikan Mendagri terkait adanya izin penambangan semen PT Holcim di Pulau Nusakambangan selama 30 tahun. Padahal, harusnya Pula Nusakambangan itu steril. “Saya heran ada izin penambangan selama 30 tahun. Harusnya steril,” katanya.

Menurut Mendagri, Menteri Hukum dan HAM perlu mengevaluasi kontrak kerja sama dengan PT Holcim demi mewujudkan Nusakambangan sebagai lokasi yang steril dan terisolasi dari dunia luar.

Pulau Nusakambangan yang didalamnya terdapat sejumlah lembaga pemasyarakatan untuk narapidana khusus itu, menurut dia, harus terisolasi guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

“Apa arti (nilai kontrak) Rp20 miliar dari Holcim kalau membahayakan negara terkait dengan pengawasan di Pulau Nusakambangan,” katanya.

Mendagri berpendapat perlu dilihat sejauh mana komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terkait dengan pengamanan di Pulau Nusakambangan.

“Kalau komitmennya Pulau Nusakambangan tetap sebagai lembaga pemasyarakatan untuk napi khusus maka harus ditata dengan baik,” ujarnya.

Menurut dia, orang-orang yang diizinkan berkunjung ke Nusakambangan guna membesuk para narapidana seharusnya anak dan istri saja atau keluarga dekat dari narapidana yang ditahan.

Terpisah Gubernur Jateng menjelaskan bahwa pihaknya sudah lebih dulu mengemukakan wacana Pulau Nusakambangan harus steril dari kegiatan apapun.

“Kami sudah menyampaikan kepada Menkopolhukam tapi keputusannya masih mengambang sehingga mesti ditegaskan kembali dan yang sulit itu di Kemenkumham,” katanya. (JN01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *