Khofifah Tegaskan Muslimat NU Netral di Pilkada

  • Whatsapp

mensossSurabaya, Jowonews.com – Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pihaknya akan bersikap netral dalam pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

“Kalau ada individu dari Muslimat NU berperan dalam pilkada serentak, maka kami hargai hal itu sebagai hak warga negara, tapi tidak boleh membawa bendera organisasi,” kata Khofifah yang juga Mensos di Surabaya, Sabtu.

Bacaan Lainnya

Di sela rangkaian kunjungan Menristekdikti Muhammad Nasir ke YTPS-NU Khadijah di Wonokromo, Surabaya, Khofifah yang menjabat Ketua Umum YPTS-NU Khadijah Surabaya itu menyatakan warga dan pengurus Muslimat NU tidak boleh golput.

“Sebagai pengurus Muslimat NU harus melakukan equal-distance (menjaga jarak yang sama) dengan semua parpol dan semua kandidat alias netral, tapi sebagai individu mempunyai hak politik,” ujarnya.

Khofifah mengatakan politik lokal itu hanya diketahui warga pada tingkat lokal, politik regional juga hanya diketahui warga pada tingkat regional.

“Semua itu hak politik sebagai warga negara, tapi organisasi tidak boleh diseret dalam politik praktis, jadi jika berpolitik praktis, maka hal itu atas nama individu, bukan organisasi,” katanya.

Menanggapi hal itu, seorang pengurus Muslimat NU dari Kabupaten Mojokerto mengapresiasi pandangan Khofifah yang membedakan pengurus dalam konteks warga negara dan sebagai pengurus organisasi terkait pilkada serentak.

“Tapi, kami prihatin dengan ‘parpolisasi’ di tubuh NU, PMII, dan Fatayat NU hingga kepengurusan di daerah. Itu memprihatinkan, karena NU dan badan otonomnya akan diseret ke arus politik praktis yang membuat NU dan badan otonomnya menjadi tidak mandiri dan akhirnya sulit bersikap kritis, sehingga publik akan dirugikan,” katanya.

Oleh karena itu, pengurus Muslimat NU yang hadir dalam kunjungan kerja Menristekdikti di YTPS-NU Khadijah, Wonokromo, Surabaya itu berharap Khofifah mampu membentengi Muslimat NU dari upaya “parpolisasi” oleh parpol tertentu itu.

“Kalau ada parpol membantu NU dan badan otonomnya itu wajar, tapi yang namanya membantu itu bukan mengendalikan, bahkan mengatur hingga ke tingkat kesekretariatan, kepengurusan, dan juga kegiatan. Itu bukan membantu tapi mengebiri,” kata ibu dari tiga anak yang enggan disebutkan namanya itu. (JN03/Ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *