Dewan Sesalkan Pusat Ambil Alih Pengawasan Elpiji

  • Whatsapp

gas elpijiSemarang, Jowonews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menyesalkan pemerintah pusat mengambil alih kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kita terkait pengawasan distribusi elpiji karena dikhawatirkan menimbulkan permasalahan lain.

“Kami menyesalkan pengambilalihan kewenangan oleh pemerintah pusat karena yang memahami berbagai permasalahan mengenai elpiji di daerah itu ya pemerintah daerah masing-masing,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Jawa Tengah Jayus di Semarang, Jumat (2/10).

Bacaan Lainnya

Menurut dia, pengambilalihan kewenangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu tidak tepat.

“Kalau kewenangan mengenai pengawasan distribusi, penentuan harga eceran tertinggi, perizinan, termasuk menentukan pangkalan dan agen elpiji itu diambil alih pusat, kalau pada saat terjadi kelangkaan elpiji terus siapa nanti yang mengurusi,” ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.

Anggota Komisi D DPRD Jateng Siti Ambar Fatonah berpendapat bahwa seharusnya pemerintah pusat memberikan pelimpahan kewenangan ke pemerintah provinsi jika ingin tetap melaksanakan UU No.23/2014.

Semestinya, kata dia, pemerintah pusat memberikan pelimpahan kewenangan ke provinsi tapi hal tersebut belum dilakukan hingga sekarang. “Jika pengawasan distribusi elpiji diambil alih pemerintah pusat akan tidak karuan karena aturannya belum jelas,” kata mantan Bupati Semarang itu.

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa kalangan legislator sudah berupaya menolak pengambilalihan kewenangan pengawasan elpiji saat bertemu dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. (JN03/Ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *