KP2KKN Curigai Ada Permainan DPRD Dibalik Bankeu Rp 657,9 M

  • Whatsapp

image

SEMARANG – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) mencium adanya dugaan permainan antara DPRD Jateng dengan eksekutif terkait pengalokasian anggaran bantuan keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota dan pemerintahan desa Rp 657,9 miliar pada Perubahan APBD Jateng Tahun Anggaran 2015. Pasalnya, permainan itu sangat kasat mata, dimana banyak bankeu nilainya Rp 200 juta.

“Kami mencium adanya dugaan kongkalingkong dalam pembahasan anggaran bantuan keuangan, antara anggota dewan dengan eksekutif. Penambahan anggaran bantuan keuangan untuk sarana dan prasarana, banyak yang nilainya Rp 200 juta,”ungkap anggota KP2KKN Jateng Eko Haryanto, Selasa (6/10).

Menurutnya, alokasi anggaran per nomenklatur/titik Rp 200 juta itu bukan tanpa sebab. Dengan angka Rp 200 juta itu, maka pengerjaannya tidak akan dilakukan secara lelang. Tapi melalui penunjukan langsung (PL).

“Alokasi anggaran Rp 200 jutaan itu hampir merata di semua daerah yang mendapatkan alokasi bankeu pada Perubahan APBD 2015 ini,”paparnya.

Eko Haryanto mencontohkan untuk Kabupaten Magelang misalnya. Total bankeu yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana pada Perubahan APBD 2015 totalnya Rp 13 miliar. “Dari anggaran sebanyak itu, ada 40 titik yang nilainya Rp 200 juta,”bebernya.

Lebih mencengangkan lagi, untuk Kabupaten Brebes. Alokasi bankeu untuk sarana prasarana pada Perubahan APBD 2015 dialokasikan Rp 59 miliar. “Dari alokasi itu, ada 163 titik yang nilainya Rp 200 jutaan,”paparnya.

Selain dua daerah itu, masih banyak daerah-daerah lain yang sistemnya sama. “Itu bukan kebetulan saja, tapi memang sudah dirancang,”katanya.

Kaitannya dengan ini, Eko mengingatkan Gubernur Ganjar Pranowo, yang pernah menyampaikan bahwa bankeu sarpras nilainya harus diatas Rp 200 juta, dan harus dijalur-jalur utama. Bukan untuk perkampungan.

“Saya berharap Gubernur konsisten dengan sikapnya itu. Apalagi saya juga dapat informasi, soal bankeu ini menjadi bahan evaluasi Mendagri yang tidak boleh dianggarkan di Perubahan. Karena tidak untuk atasi ketimpangan,”pungkasnya.(JN01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *