Belasan Desa Di Kudus Belum Cairkan Dana Desa

  • Whatsapp

KUDUS, Jowonews.com – Sebanyak 106 desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah mencairkan dana desa dan 17 desa lainnya sedang dalam proses pengajuan pencairan dana desa untuk tahap dua dan tiga.

“Proses pengajuan pencairan dana desa untuk 17 desa tersebut masih menunggu draf perubahan APBDes,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kudus Sumiyatun di Kudus, Rabu.

Bacaan Lainnya

Karena waktunya terlalu sempit, kata dia, 17 desa tersebut akhirnya diminta mencairkannya dua tahap sekaligus.

Ia berharap, bulan ini sudah tuntas sehingga masing-masing desa bisa melaksanakan pembangunan yang anggarannya diambilkan dari dana desa.

Belasan desa yang belum mencairkan dana desa untuk tahap dua dan tiga tersebut, yakni Desa Jati Wetan, Pasuruan Kidul, Jati Kulon, Loram Kulon, Loram Wetan, Bulung Cangkring, Bulung Kulon, Sidomulyo, Terban, Klaling, Jekulo, Hadipolo, Honggosoco, Kajar, Kuwukan, Japan dan Colo.

Dalam rangka percepatan pencairan dana desa tersebut, dibentuk desk yang akan mendampingi mereka dalam mengajukan pencairan dana desa tersebut.

“Jika ada permasalahan, secepatnya dicarikan jalan keluarnya agar pencairan tahap dua dan tiga bisa tuntas bulan ini,” ujarnya.

Dalam pengajuan pencairan dana desa, terdapat 11 item kelengkapan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pemerintah desa sebagai syarat pencairan dana desa tahap pertama.

Apabila dalam proses verifikasi dinyatakan lengkap, maka desa tersebut bisa mencairkan dana desa tersebut.

Berdasarkan ketentuan, pencairan dana desa untuk tahap I pada bulan April 2015 sebesar 40 persen, tahap II bulan Agustus 2015 sebesar 40 persen, dan tahap III bulan Oktober 2015 sebesar 20 persen.

Hanya saja, jadwal pencairan tersebut molor karena Peraturan Pemerintah nomor 22/2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60/2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara baru turun Mei 2015.

Dengan terbitnya ketentuan baru tersebut, maka rencana anggaran belanja masing-masing desa juga harus menyesuaikan.

Besarnya dana desa yang diterima oleh masing-masing desa, disesuaikan dengan indeks kesulitan geografis, jumlah penduduk, luas desa dan tingkat kemiskinan. (Jn16/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *