Kantor Dispendukcapil Digeledah KPK

  • Whatsapp
DIGELEDAH: Lima anggota KPK keluar membawa koper berisi dokumen yang disita dari kantor Dispendukcapil Kabupaten Semarang
DIGELEDAH: Lima anggota KPK keluar membawa koper berisi dokumen yang disita dari kantor Dispendukcapil Kabupaten Semarang
DIGELEDAH: Lima anggota KPK keluar membawa koper berisi dokumen yang disita dari kantor Dispendukcapil Kabupaten Semarang
DIGELEDAH: Lima anggota KPK keluar membawa koper berisi dokumen yang disita dari kantor Dispendukcapil Kabupaten Semarang

UNGARAN, Jowonews.com – Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Semarang, Rabu (7/10).

 Dari kantor Dispendukcapil di Jl Pemuda, Ungaran tersebut, lima anggota KPK membawa sejumlah dokumen KTP elektronik (e-KTP).

Bacaan Lainnya

Pantauan di lokasi, lima anggota KPK tersebut tiba di Kantor Dispendukcapil, Rabu pagi. Kelimanya langsung memintai keterangan terhadap beberapa pegawai tentang pengadaan danpelaksanaan program KTP elektronik di  Kabupaten Semarang.

Ketiga pegawai yang diperiksa yakni Sekretaris Dispendukcapil, Rudy Susanto, Kabid Kependudukan, Agus Saryanto, dan administrator data base, Padang Setiyarto.

Selain itu mereka juga menggeledah sejumlah dokumen di ruang kerja Kepala Dispendukcapil. Penggeledahan dan pengecekan dokumen baru selesai sekitar pukul 13.30.

Selanjutnya kelima anggota KPK keluar membawa sejumlah berkas terkait pengadaan KTP elektronik yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) di Kabupaten Semarang.

Saat ditanya, sejumlah anggota KPK tersebut hanya menjawab dengan tersenyum sembari melangkah keluar kantor menuju mobil yang sudah siap meluncur ke Kabupaten Boyolali untuk melakukan pemeriksaan yang sama.   

“Anggota KPK datang untuk mengecek dokumen sarana dan prasarana pengadaan KTP elektornik dari pusat. Apakah sarana dan prasarananya sesuai spesifikasinya atau tidak,” kata Kabid Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Semarang, Agus Saryanto. 

Agus menambahkan, ada beberapa dokumen yang disita oleh anggota KPK. Dokumen tersebut kemungkinan untuk pelengkapan data penanganan kasus pengadaan e-KTP secara nasional.

“Dokumen yang disita itu berkaitan dengan pengadaan e-KTP secara nasional tahun 2011. Pengadaan e-KTP itu pusat kalau daerah hanya menerima barangnya saja,” pungkasnya. (JN01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *