Pemerintah Tanggapi Penyelenggaraan MotoGP di Indonesia

  • Whatsapp

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bersama beberapa menteri lain, Rabu pagi menghadiri rapat terbatas bersama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpers) membahas kesiapan Indonesia sebagai penyelenggara lomba motor Grand-Prix (MotoGP) di Kantor Wantimpres, Jakarta.

“Gagasan penyelenggaraan Grand-Prix direspon langsung oleh Presiden Jokowi. Sebab menurut data, orang Indonesia menjadi penonton terbanyak Formula 1 di Singapura dan Malaysia,” kata Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa.

Bacaan Lainnya

Selain Menpora, hadir dalam rapat ini Menteri PUPR Basuki Hadimoelyono, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Tinton
Suprapto, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Nanan Soekarna, hingga anggota DPR sekaligus pembalap Ananda Mikola.

“Kita tidak dapat berlama-lama mendiskusikan MotoGP. Saya sudah sampaikan juga soal anggaran ke DPR. Pemerintah sangat serius menyiapkannya. Hasil yang nanti akan dicapai adalah peningkatan ekonomi, sektor pariwisata, dan seterusnya,” tutur Imam.

Dia mengatakan anggota DPR mempertanyakan status sirkuit Sentul, jika statusnya jelas maka DPR akan mudah
menyetujuinya. Menteri pariwisata Arif Yahya mempertegas “event” MotoGP
memiliki dampak sangat besar.”Siaran langsungnya akan disiarkan ke 207 televisi dan 60
negara. Nilai bisnisnya sekitar 3 triliun (Rp). Menpar akan membantu dukungan promosi,” ucap Arif.

Sementara itu Menteri Pembangunan Umum Perumahan Rakyat Basuki Hadimoelyono menyatakan telah membicarakan dengan para dirjen di kementeriannya.

“Negara sekecil Singapura bisa menyelenggarakan. Tentu kita sangat bisa. Kementerian PUPR siap membantu
infrastrukturnya,” kata Basuki.

Nanan Soekarna menyatakan kebanggaannya dengan persiapan MotoGP.”Even ini hanya satu dari 1.200 even balap dalam satu tahun. Dalam setahun, ada sekitar 40 orang Indonesia di luar negeri yang mengibarkan bendera merah putih dalam kejuaraan motor maupun mobil. Negara sekecil Italia punya 100 sirkuit, Indonesia mestinya bisa punya sirkuit di tiap kabupaten. Tidak hanya untuk balapan, tapi juga untuk sarana pendidikan dan budaya berlalu lintas,” tuturnya.

Tinton Suprapto dalam rapat menjelaskan bahwa kepemilikan Sirkuit Sentul milik perusahaan swasta pindahan dari Ancol.”Jangan dibeli, tapi manfaatkan saja. Sirkuit Sentul terkategori grade 3, untuk bisa masuk grade 1, perlu
di-‘makeup’ lagi. Luas tanah 75 hektare,” kata Tinton.

Ananda Mikola mengatakan 80 persen penonton di Sepang Malaysia adalah orang Indonesia.Sementara, Wantimpres Suharso Monoarfa meminta disepakati keterlibatan pemerintah dalam kegiatan MotoGP. (Jn-16/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *