Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Rp 1,4 M untuk Blora

  • Whatsapp

heruSemarang, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan senilai Rp1,4 miliar untuk masyarakat dan kelompok tani melalui Pemerintah Kabupaten Blora sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Bantuan yang diberikan ini antara lain berupa bibit tanaman, bibit ternak, pemugaran rumah, sapi potong, pembuatan sumur, alat kontrasepsi, dan bantuan air bersih,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko di Semarang, Jumat (9/10).

Bacaan Lainnya

Ia mengharapkan bantuan yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi Jateng 2015 itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Blora.
“Setelah dibantu harus benar-benar dijaga penggunaannya, agar manfaatnya dapat maksimal,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Khusus kepada para petani yang memperoleh bantuan bibit, Heru berpesan agar mengolah tanah lebih dulu pada musim kemarau ini sehingga pada musim hujan nanti, bisa melakukan penanaman bibit dengan baik.

Bagi masyarakat yang mendapat bantuan alat kontrasepsi, diharapkan bisa menjaga tingkat kelahiran anak dan jika sudah telanjur memiliki banyak anak, tetap harus dirawat dan dijaga dengan baik. “Yang mendapat bantuan ternak sapi ya harus dirawat dengan baik, kalau sapinya sakit yang diobati, jangan buru-buru dipotong,” katanya.

Selain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat di daerah yang angka kemiskinannya termasuk tinggi, Pemprov Jateng juga memfokuskan penyaluran “Corporate Social Responsibility” dari sejumlah perusahaan. “CSR sebaiknya difokuskan untuk mengentaskan masalah kemiskinan karena kalau itu bisa dilakukan maka penurunan angka kemiskinan di Jateng dapat lebih cepat,” ujarya.

Selain itu, kata Heru, percepatan pencairan anggaran dana desa juga terus didorong agar masyarakat desa segera mendapat manfaatnya dan membuka lapangan kerja baru.

Upaya-upaya lain yang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam menurunkan angka kemiskinan adalah pencegahan pernikahan dini, dan mendorong siswa dari golongan keluarga miskin menamatkan pendidikan hingga ke jenjang Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). (JN03/Ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *