Politisi PDIP Kritik Kebijakan Ekonomi Pemerintah

  • Whatsapp

Semarang, Jowonews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P. Batubara menilai implementasi paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah ke bawah cenderung lambat.

“Secara garis besar, paket-paket kebijakan ekonomi ini cukup bagus. Hanya saja, permasalahan yang terjadi implementasinya cenderung kurang atau lambat,” katanya di Semarang, Minggu (18/10).

Bacaan Lainnya

Hal itu diungkapkan politikus PDI Perjuangan itu usai kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat atau resesnya yang dilakukan di Balai Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara.

Menurut Ari, sapaan akrab Juliari, kalangan dunia usaha sekarang ini menunggu realisasi dari paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah sampai ke tingkatan bawah.

“Oleh karena itu, implementasinya harus cepat karena dunia usaha ini menunggu. Jangan sampai, kebijakan yang ada di bawah ternyata tidak sesuai dengan kebijakan yang ada di atas (pusat),” katanya.

Ari yang merupakan anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu mengingatkan kondisi ekonomi yang lesu sekarang ini membuat banyak kalangan usaha yang mandek.

Kondisi lesunya perekonomian itu, kata dia, dirasakan di seluruh daerah, tak terkecuali di Jawa Tengah sehingga jajaran di bawah, termasuk pemerintah daerah harus segera menangkap kebijakan pusat.

“Harus dipastikan paket-paket kebijakan ekonomi ini jalan di lapangan, sampai tingkat bawah. Jangan hanya bagus di atas kertas, tetapi harus dipastikan benar-benar jalan di lapangan,” katanya.

Sebagai pengusaha, Ari juga merasakan dampak dari lesunya perekonomian terhadap dunia usaha sebagaimana dialami oleh kalangan pengusaha lainnya, baik berskala besar, menengah, maupun kecil.

“Program yang sudah dikeluarkan Presiden RI Joko Widodo harus segera dieksekusi oleh menteri-menterinya sampai jajaran tingkat bawah. Yang penting, kebijakan ini harus cepat terimplementasi,” pungkasnya.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomi, yakni paket pertama berisi tiga poin meliputi dorongan daya saing industri, percepatan proyek strategis nasional, dan investasi sektor properti.

Paket kedua berisi kemudahan layanan investasi, pengurusan “tax allowance” dan “tax holiday”, pembebasan PPN alat transportasi, insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat, dan pengurangan pajak deposito.

Paket ketiga terkait dengan penurunan tarif listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan gas, kemudian perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR), dan penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV mencakup persoalan upah buruh, KUR, hingga lembaga pembiayaan ekspor. (JN03/Ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *