Komisi VIII Minta Tunjangan Guru Non-PNS Diprioritaskan

  • Whatsapp

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pembayaran tunjangan profesi guru nonpegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama diprioritaskan dalam APBN 2016.

“Pembayaran tunjangan profesi guru, khususnya yang telah menerima surat keputusan penetapan jabatan fungsional guru bukan PNS atau ‘inpassing’, harus diprioritaskan dalam APBN 2016,” kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan elektroniknya di Jakarta, Selasa.

Bacaan Lainnya

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan Komisi VIII DPR menilai persoalan tunjangan guru sangat penting untuk dipikirkan. Pasalnya, sangat tidak wajar bila pemerintah sampai berutang Rp1,3 triliun kepada guru.

Saleh menyayangkan tunjangan profesi bagi guru “inpassing” di lingkungan Kementerian Agama itu tidak diprioritaskan dan dianggarkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam RAPBN 2016.

“Karena itu, kawan-kawan Komisi VIII meminta Kementerian Agama untuk melakukan relokasi anggaran dari kegiatan yang tidak prioritas untuk membayarkan tunjangan profesi guru tersebut. Alhamdulillah, permintaan tersebut dipenuhi,” tuturnya.

Meskipun belum semua, Saleh memastikan setengah dari utang pemerintah kepada guru non-PNS di lingkungan Kementerian Agama itu sudah dianggarkan dan akan dibayarkan pada awal 2016.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan jajaran pejabat eselon I Kementerian Agama, Senin (19/10), Komisi VIII menemukan adanya beberapa hal prioritas yang belum terdapat dalam rincian agenda Kementerian Agama pada RAPBN 2016.

Komisi VIII menilai rincian kegiatan yang dipaparkan belum menjawab tuntutan yang disampaikan masyarakat. Bahkan, ada beberapa hal fundamental yang sepertinya terlupakan.

Selain, tunjangan profesi bagi guru “inpassing”, program lain yang perlu diprioritaskan adalah percepatan pendirian badan pengelola keuangan haji (BPKH), upaya diplomatik untuk peningkatan kualitas pelayanan jamaah haji dan pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Tanah Air.   (Jn16/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *