Normalisasi Kali Tenggang, P2T Dinilai Tak Optimal

  • Whatsapp

SEMARANG, Jowonews.com – Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dituding menjadi biang kegagalan Proyek Normlisasi Kali Tenggang. Mengingat tugas pembebasan lahan hingga kini menjadi kendala utama belum jadinya kegiatan normalisasi.

“Seharusnya pemkot melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sudah menyelesaikan tugasnya. Karena program pembebasan lahan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak 2010,” ujar Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi.

Bacaan Lainnya

 Menurutnya, Pemkot harus segera menyelesaikan tugasnya,dan lebih maksimal bekerja. Gagalnya kembali normalisasi Kali Tenggang di 2015 ini menunjukkan bahwa kerja P2T Pemkot Semarang belum maksimal

 Jika Pemkot bekerja maksimal, tahun ini seharusnya minimal 60% bidang lahan sudah dibebaskan. Sehingga Pemkot bisa menempuh konsinyasi untuk membebaskan lahan lainnya. Tapi karena tidak bekerja maksimal, sehingga konsinyasi belum bisa dilakukan.

 Secara umum gagalnya normalisasi Kali Tenggang, menghambat program penanganan banjir khususnya di wilayah Semarang bagian timur. Mengingat normalisasi tersebut, sangat penting sebagai bagian sistem penanganan banjir dan rob di seluruh wilayah Semarang.

 Ada lima wilayah rawan banjir yaitu Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Tugu dan Ngaliyan. Normalisasi Kali Tenggang untuk menghilangkan potensi banjir di salah satu wilayah kecamatan tersebut.

 Dinas terkait telah mengajukan di APBD 2016 anggaran untuk melanjutkan pembebasan lahan itu. Meski disayangkan tidak bisa selesai di 2015, anggaran itu terpaksa disetujui karena supaya normalisasi Kali Tenggang tetap bisa dilakukan.

 Namun pihaknya memberikan target, Pemkot harus menyelesaikan pembebasan lahan dan normalisasi Kali Tenggang tersebut di 2016. Di akhir 2016 hasil dari normalisasi tersebut harus sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yakni tidak lagi terkena banjir dan rob.

 ‘’Namun harapan kami, warga pemilik lahan juga memang harus sadar untuk melepas lahan yang dimilikinya guna normalisasi Kali Tenggang demi kepentingan bersama yang lebih luas,’’ tegasnya.

 Pemkot Semarang sebelumnya memastikan tahun 2015 ini gagal melakukan rencana normalisasi Kali Tenggang karena pembebasan lahannya belum selesai. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PSDA ESDM Kota Semarang, Ayu Entys, menyatakan anggaran untuk pembebasan lahan sudah disiapkan di tahun 2015 senilai Rp3,5 miliar. Namun karena tak ada kesepakatan harga ganti rugi dengan pemilik lahan, rencana normalisasi sungai harus ditunda. Anggaran akan kembali dialokasikan pada APBD murni tahun 2016 mendatang. (JN01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *