Cegah Korupsi, 24 Pejabat Pemkot Solo Ikut Diklat KPK

  • Whatsapp
Ilustrasi PNS. (Foto : Antara)
Ilustrasi PNS. (Foto : Antara)

SOLO, Jowonews.com – Sebanyak 24 Pejabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan mengikuti diklat Training of Trainers (ToT) Program Pengendalian Gratifikasi. Sebagaimana yang diwajibkan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK).

Kepala Inspektorat Kota Solo, Untara mengatakan diklat ToT tersebut akan diselenggarakan selama tiga hari di Kaliurang, Jogjakarta. Dengan tujuan untuk Program Pengendalian Gratifikasi dan juga korupsi di lingkungan Pemkot Solo.

Bacaan Lainnya

Hal ini, sekaligus tindak lanjut MoU antara Walikota Solo dengan KPK beberapa waktu lalu. Dimana, KPK akan memberikan pelatihan dan juga berbagai implementasi dari pencegahan korupsi di Instansi milik Pemerintah.

“Diklatnya nanti tanggal 4 hingga 6 November. Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan nanti pejabat yang sudah mengikuti ToT bisa menularkan apa yang didapat selama pelatihan kepada jajaran di bawahnya,” paparnya, Jumat (30/10).

Untara menambahkan, saat ini baru jajaran Kepala SKPD yang diberangkatkan diklat, namun ke depan tidak menutup kemungkinan seluruh lurah dan camat serta pejabat eselon II lainnya akan diikutkan diklat yang sama.

“Karena dengan mengikuti diklat ini, selain bisa mengajarkan kepada jajaran di bawahnya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, juga diharapkan bisa meningkatkan kinerja. Karena sudah tahu apa-apa saja yang masuk kategori korupsi,” imbuhnya.

Kota Solo sendiri merupakan satu dari sekian kota/kabupaten yang dipilih oleh KPK untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pasalnya, oleh lembaga anti korupsi tersebut kota bengawan dinilai proaktif dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi.

Bahkan, Solo dinilai terbaik dalam pengelolaan administrasi hingga meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian WTP 5 kali berturut-turut dan pernah menjuarai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Untuk kabupaten kota itu yang ditunjuk Solo karena  proaktif terkait pencegahan korupsi termasuk LHKPN pernah juara. Dengan ini agar lebih baik kinerjanya. Kalau sudah baik nanti akan menjadi rujukan kota lainya,” ujarnya.(JN01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *