Kebijakan Gubernur Disiasati dengan Parkir Motor Diluar Pemprov

  • Whatsapp
TAK PATUH:Salah satu tempat parkir sepeda motor di Pemprov Jateng, tampak penuh dengan sepeda motor. Padahal Jumat (30/10) ada kebijakan Gubernur Ganjar semua PNS tidak boleh bawa motor/mobil.
TAK PATUH:Salah satu tempat parkir sepeda motor di Pemprov Jateng, tampak penuh dengan sepeda motor. Padahal Jumat (30/10) ada kebijakan Gubernur Ganjar semua PNS tidak boleh bawa motor/mobil.

SEMARANG, Jowonews.com– Kebijakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melarang PND dilingkungan pemprov membawa kendaraan bermotor mulai Jumat (30/10) patut diapresiasi. Lingkungan pemprov Jateng di Jl.Pahlawan terlihat lebih lengang dan udara juga terasa lebih segar.

Namun, kebijakan Ganjar tersebut ternyata banyak disiasasti/diakali oleh PNS yang menjadi bawahannya.

Bacaan Lainnya

Ratusan, bahkan ribuan PNS di lingkungan pemprov yang datang ke kantor sejak pukul 07.00 masih banyak yang nekat membawa sepeda motor. Bahkan juga mobil dinas/pribadi.

Untuk mengakali/mengelabuhi Gubernur, sepeda motor/mobil banya diparkir di belakang kantor gubernuran dan taman KB.

Hal itu juga diungkapkan salah Sunaryo, salah seorang PNS yang jaga di pos belakang/pintu masuk belakang kantor gubernuran.

“Masih banyak mas yang bawa motor. Ada ratusan. Ada yang diparkir di taman KB sebelah utara dan sebagian lagi di Gedung Wanita,”ungkapnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tempat parkir sepeda motor yang ada di dekat Gedung D, terlihat juga penuh dengan sepeda motor. Sehingga itu menggambarkan kebijakan gubernur belum sepenuhnya dipatuhi. Bahkan PNS cenderung menyiasatinya.

Meski demikian, banyak juga PNS yang benar-benar mematuhi kebijakan Gubernur Ganjar. Seperti Pak Yussi, salah seorang PNS yang dinas di Biro Humas Pemprov Jateng.

Dia mengaku berangkat dari rumahnya di Tlogosari pagi-pagi sekali. Karena hari ini dia membawa sepeda onthel untuk ke kantor.

“Saya tadi bawa sepeda mas. Rumah saya di Tlogosari. Saya kira banyak yang bawa sepeda. Ternyata pada pakai motor, tapi di parkir di luar. Padahal panas ini mau pulang,”tukasnya.

Dari gambaran itu, tampaknya kebijakan gubernur masih butuh pembenahan-pembenahan yang kongkrit. Sehingga bisa diikuti dan dipatuhi semua bawahannya. (JN01/JN03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *