LPP PWI: Perlu Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu

  • Whatsapp

SEMARANG, Jowonews.com – Divisi Analisis Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) PWI Provinsi Jawa Tengah memandang perlu upaya pencegahan pelanggaran pemilihan agar hasil pilkada tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemilih, peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tim suksesnya, pemerintah daerah, serta lembaga pemantau, perlu berupaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan yang akan mengganggu integritas proses dan hasil pilkada,” kata Anggota Divisi Analisis LPP PWI Provinsi Jawa Tengah Stefy Thenu di Semarang, Selasa.

Bacaan Lainnya

Ia mencontohkan implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015, khususnya mengenai persyaratan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Sebelum hari “H” pilkada serentak, 9 Desember 2015, katanya, KPU harus meneliti kembali nama-nama yang menjadi anggota penyelenggara pilkada apakah mereka belum pernah menjadi anggota PPK, PPS, atau KPPS pada dua pemilu (Pilpres 2014 dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014).

Jika LPP menemukan dan/atau menerima laporan dari masyarakat terkait dengan sejumlah nama di antara penyelenggara pilkada yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana yang termaktub di dalam PKPU No.3/2015, Stefy mengatakan bahwa pihaknya akan mengumpulkan alat bukti dan mengklarifikasi hasil investigasi sebelum memberi rekomendasi ke Panwas Kota/Kabupaten.

Di samping itu, kata dia, perlu pencegahan penggunaan fasilitas negara dan mobilisasi birokrasi karena posisi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil (PNS) harus netral atau tidak berpihak kepada peserta pilkda tertentu.

Potensi pelanggaran pemilihan lainnya, antara lain pelaksanaan kampanye tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal itu telah diatur di dalam PKPU No. 7/2015 Bab V Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye Pasal 49.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian, menurut Stefy, adalah perubahan jenis kampanye, dari kampanye terbatas di tempat tertentu berubah menjadi kampanye rapat umum yang berujung pada arak-arakan.   (Jn16/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *