Sikapi Pelecehan Anak, Harus Ada Sinergi Terkait

  • Whatsapp
Ilustrasi kekerasan terhadap anak
Ilustrasi kekerasan terhadap anak

 

MAGELANG, Jowonews.com – Akhmad Tri Susilo, Anggota Komisi C DPRD Kota Magelang telah menyampaikan ke Dinas terkait (Badan Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) agar kasus pelecehan seksual anak yang terjadi di salah satu Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang menjadi perhatian serius.

Bacaan Lainnya

“Kasus ini harus menjadi perhatian yang serius dari Dinas terkait,” ungkapnya di sela-sela agenda Musyawarah Daerah ke-4 PKS Kota Magelang.

“Kami memang merasa kecolongan, karena Kota Magelang adalah Kota Layak Anak,” kata Susilo, Selasa (3/11)

Dia (Pelaku), masih kata Susilo, yang bersangkutan sudah kami panggil. “Secara personal orangnya sopan jadi tak ada kecurigaan,” ungkapnya.

Menyikapi kasus ini, ada tiga hal yang menjadi perhatian Fraksi PKS Kota Magelang: Pertama, Anak sebagai Korban. Kedua, Pelakunya Guru. Ketiga, Institusi terkait. “Ketiganya harus bergerak sinergi,” kata Susilo.

Lebih lanjut Susilo menjelaskan tiga poin tersebut adalah  oangtua, Seharusnya mengenai pengetahuan alat reproduksi dan pengajaran tentang seksual, orangtua di rumah harus berperan mengajarkannya.

“Kalau ada anak usia 8-9 tahun dilecehkan, organ vitalnya dipegang-pegang, harus bagaimana? “Harusnya kan berteriak, jangan diam saja,” kata Susilo.

Kemudian, dari sisi Guru, tak hanya guru yang bersangkutan, harus ada pembinaan. Pembinaan guru di sekolah menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah. Selain itu ada forum Kelompok Kerja Guru (KKG). Pembinaan guru juga bisa dilakukan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Menurut Susilo, untuk instansi terkait tentu Kementerian dan Kebudayaan bidang guru, telah membuat program untuk pembinaan karakter guru. Agar program jalan tentu harus ada anggaran.

Ketika ditanya apakah kasus ini ada hubungannya dengan Pilkada Walikota Magelang atau upaya mencoreng Kota Magelang sebagai kota layak anak,  dia menepis anggapan itu. “Ini memang murni masalah moral tak ada unsur politis, tindakan preventif (pencegahan) itu lebih baik daripada kuratif,” pungkasnya. (JN03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *