Gedung Megah Bungur Besar, Rumah Baru Para “Wakil Tuhan”

  • Whatsapp

JAKARTA, Jowonews.com – “Penuntut umum pastikan terdakwa gak nyasar,” kata ketua majelis hakim Artha Theresia dalam sidang perkara mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Senin (16/11).

Senin itu adalah hari pertama bagi gedung Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang berlokasi di Jalan Bungur Besar No 24, 26 dan 28, Senen, Jakarta Pusat, digunakan.

Bacaan Lainnya

Dari depan, gedung pengadilan ini tampak megah dengan desain luar mirip gedung Mahkamah Konstitusi. Bangunan tersebut tampak licin karena tembok dan empat tiang besar di depannya berlapis marmer hitam.

Ujaran hakim Artha, “gak nyasar…” cukup beralasan karena gedung bertingkat 9 ditambah gedung parkir tersebut punya banyak ruang dan lorong yang mudah membingungkan.

“Tadi gak nyasar kan ke sini? Ini kita sidang ‘inrijden’ (inreyen) di gedung yang baru,” ungkap Artha kepada Rio Capella saat terdakwa akhirnya tiba di ruang sidang Kartika I. “Inrijden” dalam bahasa Belanda artinya kira-kira masa percobaan yaitu saat kendaraan tidak boleh langsung dipacu kencang.

“Tapi persidangan berikutnya (nanti, red) saksi sudah siap di ruangan ya, ini kita menunggu lama sekali,” tambah Artha ke jaksa penuntut umum KPK.

Sedangkan pada sore harinya, dua pelaksana tugas (plt) Ketua dan Wakil Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji juga berkunjung ke gedung pengadilan baru tersebut.

Ruki dan Indriyanto mengunjungi ruang sidang dan ruang jaksa KPK yang berada di lantai 1 gedung megah itu.

“Seminggu baru kita evaluasi. Kita lihat dulu apa yang harus di lakukan di gedung baru. Secara fisik memang lebih bagus dan luas dari gedung di Jalan HR Rasuna Said kavling C19, tapi kami belum bisa evaluasi sekarang, hanya gedung ini tentu lebih dekat dengan ‘base’ apartemen hakim tipikor,” kata Ruki pada Senin (16/11).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini membawahi pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perdata, pidana umum, lingkungan, dan Hak Asasi Manusia yang dilengkapi 21 ruang sidang.

“Diplot untuk ruang sidang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) di lantai 2. Ada 3 ruang sidang dan 1 ruang sidang utama Tipikor di lantai 1. Namun tidak menutup kemungkinan kalau nanti sidang tipikor-nya ‘crowded’ ruang sidang lain juga akan bisa dipakai,” kata Humas PN Jakarta Pusat Sutio Jumagi Akhirno pada Jumat (13/11).

Ruang sidang utama bernama Kartika menurut Sutio dapat menampung hingga ratusan orang. Ruang sidang itu berukuran sekitar 11 x 8 meter persegi dengan interior didominasi kayu. Bangku pengunjung pun dari kayu berjumlah 28 buah yang disusun menjadi dua baris dan 7 sap yang dapat memuat 4 orang setiap bangkunya.

“Untuk di ruang utama mungkin bisa ratusan orang. Ruang sidang ini ada 3 tipe, utama ada 2, besar ada 6, dan selebihnya ruang sidang biasa untuk perkara pidana biasa yang tidak sulit pembuktiannya. Kalau ruang sidang utama khusus untuk perkara-perkara yang melibatkan ‘public figure’, perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat yang mungkin pengunjungnya diperkirakan cukup besar,” ungkap Sutio.

Sayangnya, ruang itu belum dilengkapi dengan alat rekam video yang langsung tersambung ke monitor di gedung KPK seperti lazimnya sidang-sidang tipikor saat pengadilan Tipikor masih menumpang di gedung Ombudsman Republik Indonesia di Jl HR Rasuna Said kavling C19 Jakarta Selatan. Wartawan yang biasa merekam sidang dengan mendekati “speaker” pun kesulitan karena “speaker” terletak di pojok atas ruangan.

“Untuk alat rekam sementara mungkin masing-masing, belum ada disiapkan di sini. Mungkin pihak KPK atau jaksa bisa membawa alat perekam sendiri. Tapi untuk ‘sound system’ sudah berfungsi, sudah OK,” ungkap Sutio.

Besar dan Luas Gedung utama pengadilan terdiri atas 8 lantai ditambah 1 ruang “basement” tempat menampung tahanan.

Sedangkan ruang sidang berada di tiga lantai yaitu lantai 1 yang merupakan lobi gedung dilengkapi dua ruang sidang utama diberi nama Kartika dan loket tilang. Lantai 2 terdiri dari 3 ruang sidang Cakra dan lantai 3 ada 16 ruang sidang bernama ruang Sari, Tirta dan Candra untuk pengadilan niaga, pengadilan tindak pidana umum dan pengadilan hubungan industrial.

Selanjutnya di lantai empat ada ruang untuk para hakim dan panitera, panitera/sekretaris pengadilan serta ruang panitera pengganti. Lantai lima diperuntukkan ruang juru sita, kepaniteraan perdata dan loket pendaftaran, ruang hakim, ruang arsip dan ruang kepegawaian. Selanjutnya lantai enam untuk kepaniteraan pidana, hukum, niaga, tipikor dan pengadilan hubungan industrial.

Gedung ini pun masih dilengkapi dengan auditorium, klinik dan ruang sidang anak di lantai 7 serta ruang arsip di lantai 8. Sedangkan gedung parkir terdiri dari lima lantai parkir mobil dan lantai enam menjadi lapangan futsal untuk para pegawai pengadilan maupun hakim.

“Kita ‘running’ semua sidang hari Senin 16 November 2015. Sidang-sidang tipikor yang ada di Kuningan semuanya akan pindah kemari. Begitu juga sidang-sidang yang ada di PN Jakarta Pusat (Jalan Gajah Mada), baik itu perkara pidana biasa, niaga, perdata, dan sidang yang ada di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) Jalan MT Haryono, hari Senin sidang di sini,” jelas Sutio.

Lantai “basement” sendiri dikhususkan untuk ruang tunggu terdakwa, jaksa dan saksi. Meski ada juga ruang pers, mushola dan kantin di lantai tersebut.

“Ada ruang tahanan di ‘basement’. Ada ruang khusus untuk tahanan tipikor dan tahanan pidana yang lain. Dari situ ada akses menuju ke lantai 2 untuk ditempatkan di ruang tunggu atau ruang transit terdakwa yang akan menjalani sidang,” ungkap Sutio.

Berbeda dari ruang tunggu terdakwa dan saksi di pengadilan Tipikor saat masih di Kuningan Jakarta Selatan yang hanya berupa ruang biasa berukuran 3 x 4 meter. Ruang tunggu terdakwa kali ini berukuran besar sekitar 10 x 8 meter yang lengkap dengan jeruji besi untuk para tahanan tindak pidana umum.

Sedangkan ruang para tahanan tipikor ada di seberang ruang tahanan tipidum dengan tempat yang lebih tertutup meski pintunya tetap menggunakan teralis besi.

Sayangnya sinyal telepon seluler sulit untuk sampai ke tempat tersebut.

“Di sini sinyal sulit, saya juga bingung kalau ada panggilan sidang di atas (dari ruang sidang). Kalau pakai HT pun bunyinya tidak jernih,” kata salah seorang pengawal tahanan (waltah) KPK.

Untuk menjaga keamanan selama sidang, Sutio mengaku bahwa gedung tersebut dilengkapi detektor logam, Closed Circuit Television (CCTV) di setiap lorong dan petugas keamanan yang lebih banyak.

“Kita dilengkapi metal detector, CCTV, dan ‘security’ yang lebih banyak dari PN Pusat lama maupun Tipikor lama, dan juga ada BKO (Bantuan Kendali Operasi) dari pihak kepolisian setiap hari kerja. Kalau ada sidang, pasti ada pengamanan dari pihak kepolisian,” ungkap Sutio.

Sedangkan untuk mengamankan pengadilan dari para makelar kasus, Sutio juga mengatakan bahwa ruang hakim dan panitera hanya bisa dimasuki orang-orang dengan aksses khusus.

“Ruang hakim dan panitera itu di lantai 4 dan masuk ke situ ada akses khusus, tidak bisa sembarangan. Hakim yang sidang pun nanti ada lorong yang khusus ke ruang sidang, tidak melewati pengunjung. Kalau selama ini di Tipikor saja kita harus melewati orang, kadang saat mau pulang satu lift dengan terdakwa, di sini Insya Allah ada lift khusus. Ada parkir untuk hakim di lantai 5 yang aksesnya langsung ke lantai 4 tempat hakim-hakimnya berkantor,” jelas Sutio.

Menurut Sutio, sesuai surat edaran Mahkamah Agung, tamu diterima di ruang terbuka seperti di lobi.

“Ada lobby, semua pengadilan harus menyiapkan, harus transparan karena tidak tertutup kemungkinan ada teman-teman atau keluarga datang. Makanya kalau di tempat umum bisa tahu, supaya dipantau, juga dilengkapi CCTV,” ungkap Sutio.

Namun pada sidang perdana ini aparat keamanan tidak memberikan pengawasan ketat terhadap pengunjung yang keluar masuk gedung.

Total anggaran untuk bangunan pengadilan ini adalah Rp131 miliar dengan pengadaan tanah mencapai Rp69 miliar yang dibeli pada 2011 hingga pembangunan gedung selesai pada 2013 dengan biaya bangunan sekitar Rp70 miliar.

Namun, meski ruang tipikor bertambah, namun hakim ad hoc untuk Tipikor masih 6 orang, sangat kurang dibanding dengan kebutuhan persidangan.

“Khusus hakim adhoc tipikor itu ada 6 orang, tadinya 8 orang tapi 3 orang tidak diperpanjang, lalu 1 orang tambahan dari Serang. Enam hakim adhoc masih dirasa kurang. Sehari-hari sidang masih merasa kurang, sering kali tarik-menarik hakim ad hoc sehingga sidang sampai jam 11 malam. Kalau di pengadilan tipikor sana, di samping kurang hakim adhoc kurang ruang sidang, tapi kalau di sini, cukup ruangannya, hakim adhocnya kurang,” tambah Sutio.

Hakim Tipikor karir sendiri menurut Sutio ada sekitar 16 orang sehingga dinilai cukup, sehingga untuk hakim ad hoc masih butuh 2 orang laigi.

“Kalau ad hoc ditambah 2 hakim lagi kita bisa serentak sidang semua walaupun ditetapkan majelisnya masing-masing 5 orang, belum lagi nanti ada hakim adhoc yang banyak volume sidangnya, di setiap perkara ada,” jelas Sutio.

Mahkamah Agung pada pekan lalu baru mengangkat 18 orang hakim ad hoc tipikor yang baru, namun belum jelas berapa yang akan ditempatkan di PN Jakarta Pusat.

Namun masyarakat masih menunggu seberapa efektif rumah megah wakil Tuhan itu benar-benar menghadirkan keadilan bagi para pencari keadilan.   (Jn16/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *